Selasa, 28/05/2013 22:44 WIB

Rusia tetap kirim sistem rudal ke Suriah

BBCIndonesia.com - detikNews
RUSSIAN S-300P SYSTEM

Kontrak penjualan rudal Rusia ke Suriah disebutkan telah diteken beberapa tahun lalu.

Rusia mengatakan negara itu akan tetap mengirim sistem rudal antipesawat S-300 ke Suriah dan senjata diharapkan akan mencegah intervensi asing.

Kepastian itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov di Moskow pada Selasa (28/05).

"Kami berpikir pengiriman ini merupakan faktor penyeimbang dan langkah-langkah seperti ini dalam banyak hal akan mengekang pihak-pihak yang mudah emosi agar tidak menjajaki berbagai skenario yang akan menjadikan konflik ke tingkat internasional dengan keterlibatan pasukan luar," kata Ryabkov.

Menurutnya, kontrak pengiriman sistem rudal S-300 ke Suriah telah ditandatangani beberapa tahun lalu.

Sekelas rudal Patriot

Pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov disampaikan beberapa jam setelah Uni Eropa memutuskan untuk mencabut embargo senjata ke oposisi Suriah, meskipun senjata tidak boleh dikirim sebelum bulan Agustus.

Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengatakan Inggris bisa mulai mempersenjatai pasukan pemberontak mulai sekarang, tetapi tidak mempunyai rencana aktif untuk melakukannya.

Ryabkov mengecam keputusan Uni Eropa dan mengatakan hal tersebut akan mengganggu peluang pelaksanaan konferensi perdamaian tentang Suriah bulan depan.

Wartawan BBC urusan diplomatik Jonathan Marcus mengatakan sistem rudal antipesawat S-300 adalah sistem rudal darat ke udara yang sangat canggih dan dianggap sekelas dengan rudal Patriot milik Amerika Serikat.

(bbc/bbc)

  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%