detikcom
Selasa, 28/05/2013 19:12 WIB

MK Putuskan Pemeriksaan Notaris Tak Perlu Izin Organisasi

Prins David Saut - detikNews
Gedung MK (ari/detikcom)
Jakarta - Hak istimewa yang dimiliki notaris untuk bersaksi dalam proses hukum dihapus. Hak tersebut yaitu izin persetujuan organisasi Majelis Pengawas Daerah (MDP) apabila menjadi saksi di proses penyelidikan hingga pengadilan. Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus hak istimewa karena melanggar UUD 1945.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Akil Mochtar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2013).

Putusan ini atas permohonan Kant Kamal yang merasa dirugikan hak konstitusinya terkait laporan pemalsuan akta otentik miliknya oleh notaris. Dengan adanya hak istimewa ini, laporan Kant Kamal menjadi lambat.

Permohonan Kant untuk mengujimaterikan frasa 'dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah' dalam Pasal 66 ayat 1 UU No 30/2004 tentang jabatan notaris. Ia merasa hak konstitusinya terlanggar terkait kasus pemalsuan akte yang diduga dilakukan oleh seorang notaris dan polisi tak bisa melanjutkan perkaranya karena MPD tak memberi izin notaris yang dimaksud untuk diperiksa.

"Perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris diatur dan diberikan perlindungan dalam kode etik notaris. Sedangkan sebagai warga negara, notaris tetap harus menjalani semua tahapan yang sama dalam proses penegakan hukum," kata hakim anggota Hamdan Zoelva.

Dalam persidangan ini, frasa tersebut dinilai membuat upaya penegakan hukum menjadi mandul karena proses ke MPD cukup lama dan menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan. Mulai palu hakim konstitusi diketuk, kini para penyidik bisa memeriksa langsung notaris terkait suatu perkara tanpa izin MPD.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/asp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close