detikcom
Selasa, 28/05/2013 19:12 WIB

MK Putuskan Pemeriksaan Notaris Tak Perlu Izin Organisasi

Prins David Saut - detikNews
Gedung MK (ari/detikcom)
Jakarta - Hak istimewa yang dimiliki notaris untuk bersaksi dalam proses hukum dihapus. Hak tersebut yaitu izin persetujuan organisasi Majelis Pengawas Daerah (MDP) apabila menjadi saksi di proses penyelidikan hingga pengadilan. Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus hak istimewa karena melanggar UUD 1945.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Akil Mochtar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2013).

Putusan ini atas permohonan Kant Kamal yang merasa dirugikan hak konstitusinya terkait laporan pemalsuan akta otentik miliknya oleh notaris. Dengan adanya hak istimewa ini, laporan Kant Kamal menjadi lambat.

Permohonan Kant untuk mengujimaterikan frasa 'dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah' dalam Pasal 66 ayat 1 UU No 30/2004 tentang jabatan notaris. Ia merasa hak konstitusinya terlanggar terkait kasus pemalsuan akte yang diduga dilakukan oleh seorang notaris dan polisi tak bisa melanjutkan perkaranya karena MPD tak memberi izin notaris yang dimaksud untuk diperiksa.

"Perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris diatur dan diberikan perlindungan dalam kode etik notaris. Sedangkan sebagai warga negara, notaris tetap harus menjalani semua tahapan yang sama dalam proses penegakan hukum," kata hakim anggota Hamdan Zoelva.

Dalam persidangan ini, frasa tersebut dinilai membuat upaya penegakan hukum menjadi mandul karena proses ke MPD cukup lama dan menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan. Mulai palu hakim konstitusi diketuk, kini para penyidik bisa memeriksa langsung notaris terkait suatu perkara tanpa izin MPD.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(vid/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%