Detik.com News
Detik.com

Selasa, 28/05/2013 19:12 WIB

MK Putuskan Pemeriksaan Notaris Tak Perlu Izin Organisasi

Prins David Saut - detikNews
MK Putuskan Pemeriksaan Notaris Tak Perlu Izin Organisasi Gedung MK (ari/detikcom)
Jakarta - Hak istimewa yang dimiliki notaris untuk bersaksi dalam proses hukum dihapus. Hak tersebut yaitu izin persetujuan organisasi Majelis Pengawas Daerah (MDP) apabila menjadi saksi di proses penyelidikan hingga pengadilan. Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus hak istimewa karena melanggar UUD 1945.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Akil Mochtar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2013).

Putusan ini atas permohonan Kant Kamal yang merasa dirugikan hak konstitusinya terkait laporan pemalsuan akta otentik miliknya oleh notaris. Dengan adanya hak istimewa ini, laporan Kant Kamal menjadi lambat.

Permohonan Kant untuk mengujimaterikan frasa 'dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah' dalam Pasal 66 ayat 1 UU No 30/2004 tentang jabatan notaris. Ia merasa hak konstitusinya terlanggar terkait kasus pemalsuan akte yang diduga dilakukan oleh seorang notaris dan polisi tak bisa melanjutkan perkaranya karena MPD tak memberi izin notaris yang dimaksud untuk diperiksa.

"Perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris diatur dan diberikan perlindungan dalam kode etik notaris. Sedangkan sebagai warga negara, notaris tetap harus menjalani semua tahapan yang sama dalam proses penegakan hukum," kata hakim anggota Hamdan Zoelva.

Dalam persidangan ini, frasa tersebut dinilai membuat upaya penegakan hukum menjadi mandul karena proses ke MPD cukup lama dan menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan. Mulai palu hakim konstitusi diketuk, kini para penyidik bisa memeriksa langsung notaris terkait suatu perkara tanpa izin MPD.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/asp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Cegah Prostitusi, Pengelola Apartemen di Jakarta Harus Laporkan Penghuninya

Polisi membongkar praktik prostitusi di apartemen yang berawal dari pemesanan melalui forum di internet. Untuk mengantisipasi hal itu, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat meminta para pengelola apartemen harus memberikan data-data penghuninya. Bila Anda setuju dengan Wagub Djarot, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%