Senin, 27/05/2013 18:12 WIB

KPK Lantik 2 Penasihat, Kabiro Hukum dan Direktur Litbang

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - KPK resmi memiliki dua penasihat baru. Mohammad Mu’tashim Billah dan Suwarsono yang sebelumnya telah terpilih, dilantik pada sore ini.

Acara pelantikan dan pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Ketua KPK Abraham Samad di ruang auditorium KPK, Senin (27/5/2013). Keluarga dari MM Billah dan Suwarsono, serta jajaran pimpinan KPK turut hadir.

Pada waktu bersamaan dan di tempat yang sama Ketua Abraham Samad juga melantik dua pejabat struktural KPK. Yakni Roni Dwi Susanto sebagai Direktur Penelitian dan Pengembangan dan Chatarina Muliana Girsang sebagai Kepala Biro Hukum.

Dalam sambutannya, Abraham Samad menekankan pentingnya posisi penasihat di KPK. Pria asal Makassar ini siap bekerja sama dengan MM Billah dan Suwarsono.

"Kami menunggu sejumlah aksi nyata saudara dalam upaya pembernatasan tindak pidana korupsi," ujar Abraham.

Usai dilantik, MM Billah menyatakan siap melakukan terobosan sebagai penasihat KPK. Mantan komisioner Komnas HAM ini menjamin tidak akan terpengaruh dengan tekanan politik dalam melaksanakan tugas.

“Buat kami tekanan politik tidak merupakan gangguan, anggap enteng saja tapi serius. Kalau sampai ada fitnah tentu itu yang harus kita lawan,” kata MM Billah.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
63%
Kontra
37%