Senin, 27/05/2013 16:58 WIB

Briptu Rani Diimbau Menyerahkan Diri

Norma Anggara - detikNews
Briptu Rani
Surabaya - Briptu Rani, polwan cantik asal Polres Mojokerto yang menghilang diimbau segera menyerahkan diri. Bila tak berani kembali ke tempat tugasnya di Polres Mojokerto, Rani dipersilahkan menghadap langsung ke Polda Jatim.

Kasubid Penmas Polda Jatim AKBP Suhartoyo berharap, upaya ini dilakukan agar keluarga Briptu Rani tidak lagi menebar asumsi dan komentar yang belum jelas kebenarannya ke media.

"Kami imbau ke Rani dan keluarganya. Kalau ada permasalahan laporkan ke kepolisian, jangan ungkapkan asumsi ke media," kata Suhartoyo di Mapolda Jatim, Senin (27/5/2013).

Suhartoyo sekali lagi menegaskan, sebagai keluarga Polri, dirinya menyesalkan perbuatan Briptu Rani dan keluarganya. Lebih baik, Rani menunjukkan inisiatif baiknya untuk menyelesaikan kasus ini sesuai ketentuan kepolisian.

"Kami minta kepada Rani dan keluarganya supaya menyalurkan kasus dan masalah ini sesuai ketentuan. Kalau memang itu (asumsi pelecehan) terjadi, ya laporkan. Pasti kami proses. Daripada mengungkapkan asumsi-asumsi ke media, lebih baik Rani menyerahkan diri," tegas dia.

Suhartoyo memahami, pasca pemberitaan asumsi-asumsi dari ibu dan keluarga, Rani kemungkinan enggan mendatangi Polres Mojokerto.

"Kalau Briptu Rani tidak bersedia datang ke Polres Mojokerto, silahkan Rani datang langsung ke Bidang Propam Polda Jatim untuk menyampaikan semua kesaksian ataupun keluhan-keluhannya," pungkas Suhartoyo.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nrm/iwd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%