detikcom

Senin, 27/05/2013 15:22 WIB

Teroris Poso Badri Hartono Dituntut 14 Tahun Penjara

Septiana Ledysia - detikNews
Jakarta - Terdakwa teroris Poso yang juga pimpinan Al Qaeda Indonesia, Badri Hartono, dituntut 14 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Badri terbukti sebagai otak sejumlah kasus terorisme di Indonesia.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, Rini Hartatie, tuntutan diberikan sesuai dengan pasal 15 Junto 7 dan pasal 15 junto 9 peraturan pegganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak terorisme, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

"Thorik (terdakwa teroris Tambora) hanya anak buah. Badri ini adalah otak terorisnya. Jadi tuntutan yang kami berikan ini sudah sesuai dengan rasa keadilan," ungkap Rini, saat ditemui usai persidangan di Ruang Sidang Mudjono, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (27/5/2013).

Hartati mengatakan, tindak terorisme yang dilakukan oleh Badri juga diberatkan karena telah mengganggu ketertiban umum, serta menimbulkan ancaman bagi masyarakat. Selain itu, Badri juga menjadi penggagas dalam bom di Solo, Jakarta, dan Poso.

"Terdakwa ingin menjadikan Poso sebagai ladang jihad. Karena itu, Badri melakukan keonaran di Solo dan Jakarta untuk mengalihkan konsentrasi pihak kepolisian agar anggota di Poso bisa memperkuat wilayahnya," ujarnya.

Kuasa hukum terdakwa, Willy Mustam setelah mendengar tuntutan tersebut akan melakukan pledoi atau pembelaan. "Kita akan berikan pembelaan pada sidang selanjutnya," ujarnya.

Badri Hartono alias Tono alias Toni adalah pimpinan kelompok Al-Qaeda Indonesia yang dibentuk bulan September 2011. Bersama anggotanya, Badri pernah mengikuti pelatihan untuk merakit bom di Poso, Sulawesi Tenggara. Keberadaan jaringan ini terungkap saat terjadi ledakan di sebuah rumah di Jalan Nuisantara, Beji, Depok, Jawa Barat, awal September 2012. Pada bulan yang sama, Badri berhasil ditangkap Densus 88 di Desa Gritsn, Kelurahan Pajang, Laweyen, Surakarta.

Badri juga terlibat dalam bom JW Marriott tahun 2009, dengan memberikan bantuan berupa dana, merekrut orang untuk dijadikan binaan, hingga mencarikan kontrakan untuk pelaku pemboman Mariott yakni kelompok Nurdin M Top dan Urwah, yang meninggal dalam baku tembak dengan Densus 88.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(spt/rmd)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
71%
Kontra
29%