detikcom
Senin, 27/05/2013 14:40 WIB

Interpelasi Jokowi di Ambang Kegagalan, 8 Anggota DPRD Cabut Dukungan

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jokowi (Ari S/ detikcom)
Jakarta - Seperti bunga yang kekeringan, interpelasi Jokowi tampaknya akan layu di tengah jalan. Berita terbaru ada 8 anggota DPRD yang mencabut dukungan interpelasi.

"Ada yang mundur 8 orang namanya saya nggak tahu. Itu dari 32 orang," tutur Pimpinan Fraksi Golkar DPRD DKI, Asraf Ali, di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).

Golkar sudah mencabut dukungan terhadap interpelasi karena permasalahan KJS bisa diselesaikan di tingkat komisi. Jangan sampai keputusan interpelasi diambil bukan untuk tema-tema yang menarik.

"Kalau interpelasi tidak strategis buat apa dilaksanakan," kata Asraf Ali.

Asraf Ali mengatakan 8 orang yang mengubah keputusannya itu telah mendapat pemahaman yang berbeda soal KJS. Pada awalnya mereka menganggap masalah KJS tidak akan selesai di tingkat komisi.

Sesuai tatib, usulan interpelasi bisa naik ke pembahasan rapim bila mendapat dukungan lebih dari 15 anggota DPR yang berasal dari minimal 2 fraksi. Untuk saat ini pembahasan interpelasi ditunda karena belum ada keputusan rapat komisi.

"Untuk sementara rapimnya ditunda dulu sampai ada hasil atau keputusan dari rapat komisi. Dengan Dinas Kesehatan rencananya," tutur Asraf Ali.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(gah/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%