detikcom
Senin, 27/05/2013 14:40 WIB

Interpelasi Jokowi di Ambang Kegagalan, 8 Anggota DPRD Cabut Dukungan

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jokowi (Ari S/ detikcom)
Jakarta - Seperti bunga yang kekeringan, interpelasi Jokowi tampaknya akan layu di tengah jalan. Berita terbaru ada 8 anggota DPRD yang mencabut dukungan interpelasi.

"Ada yang mundur 8 orang namanya saya nggak tahu. Itu dari 32 orang," tutur Pimpinan Fraksi Golkar DPRD DKI, Asraf Ali, di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).

Golkar sudah mencabut dukungan terhadap interpelasi karena permasalahan KJS bisa diselesaikan di tingkat komisi. Jangan sampai keputusan interpelasi diambil bukan untuk tema-tema yang menarik.

"Kalau interpelasi tidak strategis buat apa dilaksanakan," kata Asraf Ali.

Asraf Ali mengatakan 8 orang yang mengubah keputusannya itu telah mendapat pemahaman yang berbeda soal KJS. Pada awalnya mereka menganggap masalah KJS tidak akan selesai di tingkat komisi.

Sesuai tatib, usulan interpelasi bisa naik ke pembahasan rapim bila mendapat dukungan lebih dari 15 anggota DPR yang berasal dari minimal 2 fraksi. Untuk saat ini pembahasan interpelasi ditunda karena belum ada keputusan rapat komisi.

"Untuk sementara rapimnya ditunda dulu sampai ada hasil atau keputusan dari rapat komisi. Dengan Dinas Kesehatan rencananya," tutur Asraf Ali.



Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(gah/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%