detikcom
Senin, 27/05/2013 12:47 WIB

MA: Al, El & Dul Bebas Memilih Ikut Ahmad Dhani atau Maia

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Ahmad Dhani Prasetyo. Hal ini buntut dari perebutan hak asuh anak Al, El dan Dul usai perceraian sepasang musisi itu. Apa isi putusan PK itu?

MA memutuskan ketiga anak hasil perkawinan Dhani-Maia Estianty bebas memilih apakah akan tinggal bersama ayahnya atau dengan ibunya.

"Anak-anaknya dianggap sudah dewasa dan mempunyai hak untuk memilih apakah akan ikut ayahnya atau ibunya," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur kepada detikcom, Senin (27/5/2013).

Prahara keluarga pentolan grup Dewa19 ini sudah bergulir sejak 2007. Di tingkat kasasi, gugatan perceraian yang diajukan Maia dikabulkan. Namun perceraian itu menimbulkan problem terkait hak asuh anak dan harta gono gini.

Usai cerai ketiga anak Dhani-Maia yaitu Ahmad Ghazali alias Al, Ahmad Jalaluddin Rumi alias El dan Ahmad Abdul Qodir Jaelani dan Dul menjadi sengketa apakah ikut ayah atau ibu.

"Mereka boleh memilih mau ikut siapa," ujarnya.

"Bagaimana dengan perceraian Dhani dan Maia?" tanya detikcom.

"Perceraian tetap," jawabnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%