detikcom
Senin, 27/05/2013 12:28 WIB

MA Kabulkan PK Ahmad Dhani Terkait Gugat Cerai Maia Estianty

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Prahara rumah tangga musisi Ahmad Dhani-Maia Estiyanti memasuki babak baru. Sebab Mahkamah Agung (MA) menganulir putusan kasasi sebelumnya dalam kasus gugatan perceraian yang diajukan Maia.

Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) tersebut dilakukan Dhani hanya untuk dua unsur, harta gono-gini dan hak asuh anak. "Mengabulkan permohonan pemohon PK Dhani Ahmad Prasetyo bin Drs Edy Abd. Manaf," demikian lansir panitera MA dalam websitenya, Senin (27/5/2013).

Perkara nomor 12 PK/AG/2012 diadili oleh majelis Peninjauan Kembali (PK) yang diketuai oleh Ahmad Kamil dengan anggota Rifyal Ka'bah dan Abdul Gani Abdullah. Putusan dengan panitera pengganti Cecep Habibullah masuk kategori gugat cerai dan diketok pada 14 Mei 2013.

Atas informasi ini, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur belum memberikan pernyataan resmi. Pihaknya akan menelusuri terlebih dahulu maksud putusan PK tersebut.

"Isi lengkap putusannya masih di majelis," ucap Ridwan.

Prahara keluarga pentolan grup Dewa19 ini sudah bergulir sejak 2007. Di tingkat kasasi, gugatan perceraian yang diajukan Maia dikabulkan. Namun perceraian itu menimbulkan problem terkait hak asuh anak dan harta gono gini.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
29%
Kontra
71%