Senin, 27/05/2013 07:12 WIB

Hak Interpelasi DPRD Kepada Jokowi Akan Dapat Reaksi Keras dari Warga

Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Rencana sejumlah anggota DPRD mengajukan hak interpelasi terhadap program KJS Jokowi dinilai tak tepat. Politisi PDIP yang duduk di Komisi E DPRD DKI Dwi Rio melihat langkah ini akan mendapat reaksi keras dari masyarakat.

"(Interpelasi) Akan mendapatkan reaksi balik masyarakat yang kritis bahkan amat keras sebab dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Apalagi jika ditengarai hal ini bernuansa politis," ujar Rio saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/5/2013).

Rio mengatakan bahwa berdasarkan survei IndoPolink, kepuasan masyarakat terhadap KJS adalah sebesar 85 persen.

"Artinya program KJS adalah program pro rakyat yang sangat dibutuhkan oleh rakyat," tegasnya.

Rio menjelaskan bahwa berdasarkan info yang beredar, aksi ini diambil oleh politisi-politisi Kebon Sirih karena mundurnya 16 rumah sakit dari program KJS. Sedangkan pada Kamis (23/5) 16 RS tersebut menyatakan siap melayani KJS.

"14 RS membantah pengunduran diri dari KJS karena belum pernah mengirimkan surat, sedangkan 2 RS menyatakan bersedia kembali melayani KJS," lanjutnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/sip)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%