Detik.com News
Detik.com
Senin, 27/05/2013 07:12 WIB

Hak Interpelasi DPRD Kepada Jokowi Akan Dapat Reaksi Keras dari Warga

Sukma Indah Permana - detikNews
Hak Interpelasi DPRD Kepada Jokowi Akan Dapat Reaksi Keras dari Warga
Jakarta - Rencana sejumlah anggota DPRD mengajukan hak interpelasi terhadap program KJS Jokowi dinilai tak tepat. Politisi PDIP yang duduk di Komisi E DPRD DKI Dwi Rio melihat langkah ini akan mendapat reaksi keras dari masyarakat.

"(Interpelasi) Akan mendapatkan reaksi balik masyarakat yang kritis bahkan amat keras sebab dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Apalagi jika ditengarai hal ini bernuansa politis," ujar Rio saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/5/2013).

Rio mengatakan bahwa berdasarkan survei IndoPolink, kepuasan masyarakat terhadap KJS adalah sebesar 85 persen.

"Artinya program KJS adalah program pro rakyat yang sangat dibutuhkan oleh rakyat," tegasnya.

Rio menjelaskan bahwa berdasarkan info yang beredar, aksi ini diambil oleh politisi-politisi Kebon Sirih karena mundurnya 16 rumah sakit dari program KJS. Sedangkan pada Kamis (23/5) 16 RS tersebut menyatakan siap melayani KJS.

"14 RS membantah pengunduran diri dari KJS karena belum pernah mengirimkan surat, sedangkan 2 RS menyatakan bersedia kembali melayani KJS," lanjutnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rvk/sip)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%