Minggu, 26/05/2013 08:39 WIB

Setelah Ujian Nasional, Apa Lagi?

Sulton Kamal - detikNews
Halaman 1 dari 5
Jakarta - Cerita tentang ujian nasional (UN) mungkin sudah berlalu, seiring dengan berakhirnya waktu pelaksanaan (SMA 18 April, SMP 25 April, dan SD 8 Mei).

Ujian yang oleh sebagian peserta didik dan orang tua masih saja dirasakan sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan, kalaupun masih menyisakan cerita, tentu yang semua orang tahu tentang "kisruh" keterlambatan pelaksanaan UN SMA di beberapa tempat di kawasan Indonesia bagian timur.

Semoga kedepan pelaksanaan UN, bukanlah menjadi peristiwa yang rutin seremonial belaka sehingga para penanggungjawab pelaksana "hajatan" pendidikan nasional ini berpuas hati dengan apa yang sudah dicapai.

walaupun menyisakan berbagai persoalan disana-sini, padahal evaluasi perbaikan dan penyempurnaan terhadap pelaksanaannya sangat diharapkan dari tahun ke tahun.

Dari pelaksanaan UN yang beberapa waktu lalu berlangsung, kita harus mengakui adanya upaya dan niat baik pemerintah (Kemdikbud) untuk mendapatkan hasil ujian yang kredibel.

Hal ini dibuktikan dengan dilibatkannya perguruan tinggi dalam pengawasan dan pembuatan soal, serta penyiapan variasi soal sampai 20 paket yang ditandai barcode.

Juga adanya pengakuan dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang akan menjadikan hasil Ujian Nasional (Setelah ditambah dengan nilai rapor semester 1-5) sebagai kayu ukur peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) masuk Perguruan Tinggi Negeri.Next

Halaman 1 2 3 4 5

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(wwn/wwn)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%