detikcom
Minggu, 26/05/2013 08:39 WIB

Setelah Ujian Nasional, Apa Lagi?

Sulton Kamal - detikNews
Halaman 1 dari 5
Jakarta - Cerita tentang ujian nasional (UN) mungkin sudah berlalu, seiring dengan berakhirnya waktu pelaksanaan (SMA 18 April, SMP 25 April, dan SD 8 Mei).

Ujian yang oleh sebagian peserta didik dan orang tua masih saja dirasakan sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan, kalaupun masih menyisakan cerita, tentu yang semua orang tahu tentang "kisruh" keterlambatan pelaksanaan UN SMA di beberapa tempat di kawasan Indonesia bagian timur.

Semoga kedepan pelaksanaan UN, bukanlah menjadi peristiwa yang rutin seremonial belaka sehingga para penanggungjawab pelaksana "hajatan" pendidikan nasional ini berpuas hati dengan apa yang sudah dicapai.

walaupun menyisakan berbagai persoalan disana-sini, padahal evaluasi perbaikan dan penyempurnaan terhadap pelaksanaannya sangat diharapkan dari tahun ke tahun.

Dari pelaksanaan UN yang beberapa waktu lalu berlangsung, kita harus mengakui adanya upaya dan niat baik pemerintah (Kemdikbud) untuk mendapatkan hasil ujian yang kredibel.

Hal ini dibuktikan dengan dilibatkannya perguruan tinggi dalam pengawasan dan pembuatan soal, serta penyiapan variasi soal sampai 20 paket yang ditandai barcode.

Juga adanya pengakuan dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang akan menjadikan hasil Ujian Nasional (Setelah ditambah dengan nilai rapor semester 1-5) sebagai kayu ukur peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) masuk Perguruan Tinggi Negeri.Next

Halaman 1 2 3 4 5

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(wwn/wwn)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%