Jumat, 24/05/2013 18:47 WIB

Sidang Irjen Djoko

Sukotjo Diperintahkan Budi Susanto dan Teddy Gelembungkan Harga Simulator

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Dakwaan KPK mengenai adanya penggelembungan dalam prodyek Simulator SIM, diperkuat oleh pernyataan Dirut PT ITI Sukotjo Bambang. Sukotjo menyebut dia diperintahkan oleh pengusaha Budi Susanto dan Ketua Panitia Lelang AKBP Teddy Rusmawan untuk menggelembungkan harga.

"Saya terima pesan dari Budi dan Teddy, harga HPS untuk R2 Rp 80 juta per unit sedangkan untuk R4 Rp 260 juta," kata Sukotjo di PN Tipikor, Jumat (24/5/2013).

Menurut Sukotjo saat itu Budi dan Teddy menyatakan, harga tersebut merupakan permintaan dari Irjen Djoko. Saat itu jenderal bintang dua tersebut menjabat sebagai Kakorlantas.

"Menurut mereka itu kesepakatan dengan Djoko Susilo," kata Sukotjo.

Ketua Majelis Hakim Suhartoyo lantas menanyakan apakah Sukotjo mengkonfirmasi ke Irjen Djoko mengenai permintaan itu. "Tidak pernah yang mulia. Itu berdasarkan pernyataan Teddy dan Budi saja," kata Sukotjo.

Padahal sebenarnya, dalam harga komponen Simulator tersebut jauh di bahwa harga tersebut di atas.

"Untuk R2 harga fair Rp 50 juta. Sedangkan R4 50 juta jadi Rp 258 juta," kata Sukotjo.

Akibat penggelembungan tersebut, terjadi kerugian negara. Dari total proyek Rp 196 miliar, Rp 144 miliar di antaranya menguap.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%