Detik.com News
Detik.com

Jumat, 24/05/2013 18:21 WIB

Bela Jokowi, PDIP: Interpelasi DPRD DKI Berlebihan

Ray Jordan - detikNews
Bela Jokowi, PDIP: Interpelasi DPRD DKI Berlebihan
Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta mewacanakan penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait layanan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Bagi FPDIP DPRD DKI, hal tersebut sangat mengada-ada dan berlebihan.

"Survei IndoPolink menunjukkan kepuasan harapan masyarakat terhadap KJS sebesar 85%, artinya program KJS adalah program pro rakyat yang sangat dibutuhkan oleh rakyat," kata Dwi Rio Sambodo, anggota DPRD Fraksi PDIP kepada detikcom, Jumat (24/5/2013).

Dwi memahami interpelasi adalah hak politik anggota DPRD. Namun seharusnya tidak digunakan menjegal program pro rakyat Jokowi.

"Karena akan mendapatkan reaksi balik masyarakat yang kritis bahkan amat keras sebab dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Apalagi jika ditengarai hal ini bernuansa politis, artinya bersifat subyektif alias tidak objektif," sesalnya.

Anggota FPDIP DPRD DKI sendiri sudah pasti tak akan mendukung interpelasi tersebut. Interpelasi tersebut dianggap tidak berdasar.

"Itu jelas mengada-ada dan berlebihan," tegasnya.

Anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD DKI, Asyraf Ali, mengaku sudah ada 30 anggota DPRD yang menandatangani pengajuan hak interpelasi terhadap Jokowi terkait masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Jokowi dan Ahok tidak gentar terhadap hak interpelasi itu. Bahkan Ahok menyebut selama ini DPRD telah sering meminta penjelasan. Pengajuan hak interpelasi itu hanya 'gaya-gayaan.'


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/05/2015 20:11 WIB
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli Ada yang menilai kurang moncernya kinerja tim ekonomi saat ini tak lepas dari kurang optimalnya peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. Kepala Bappenas itu juga dituding banyak memangkas program-program unggulan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.
ProKontra Index »

'Bersihkan' Gelar Palsu, Periksa Semua Ijazah Anggota DPR!

Anggota DPR Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan gelar doktor palsu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersikap tegas meminta ijazah semua anggota DPR diperiksa. Bila Anda setuju dengan usulan Fahri Hamzah, pilih Pro!
Pro
96%
Kontra
4%