detikcom

Jumat, 24/05/2013 14:41 WIB

Anulir Putusan Bebas, MA Vonis Eks Bupati Lumajang 5 Tahun Penjara

Andi Saputra - detikNews
Gedung MA (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memvonis mantan Bupati Lumajang, Jawa Timur, Achmad Fauzi, selama 5 tahun penjara. Vonis ini menganulir vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Lumajang terhadap bupati yang memerintah 1998-2008 ini.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta," bunyi putusan kasasi MA seperti dilansir dalam websitenya, Jumat (24/5/2013).

Jika Achmad Fauzi tidak membayar denda di atas maka dikenakan pidana 6 bulan kurungan. MA berkeyakinan Achmad Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 890 juta. Jika tidak mau membayar maksimal 1 bulan setelah putusan kasasi, maka hartanya disita. Jika hartanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara 1 tahun," putus majelis kasasi yang diketuai oleh Djoko Sarwoko dengan anggota Syamsul Rakan Chaniago dan Leopold L Hutagalung dalam sidang pada 24 Juli 2012 silam.

Vonis ini sesuai dengan tuntutan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang pada 24 Mei 2011.

Ahmad Fauzi bersama mantan Sekretaris Kabupaten Lumajang Endro Prapto Aryadi serta Direktur PT Mutiara Halim, Setyadi ALksono Halim, telah melakukan korupsi dana proyek kerjasama operasional penambangan bahan galian C berupa pasir di Gunung Semeru. Kejari Lumajang menilai penarikan pajak serta penarikan hasil investasi dengan pihak ketiga menyalahi aturan.

Hal tersebut dikarenakan PT Mutiara Halim tidak mempunyai Surat Izin Penambangan Daerah sehingga tidak ada alasan pembenar terhadap pelaksanaan KSO tersebut. KSO tersebut telah mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 5,2 miliar sesuai dengan hasil Audit Investigasi BPKP Jatim.

Pada 21 Juni 2011 PN Lumajang memvonis bebas Achmad Fauzi.


Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%