Detik.com News
Detik.com
Jumat, 24/05/2013 14:41 WIB

Anulir Putusan Bebas, MA Vonis Eks Bupati Lumajang 5 Tahun Penjara

Andi Saputra - detikNews
Anulir Putusan Bebas, MA Vonis Eks Bupati Lumajang 5 Tahun Penjara Gedung MA (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memvonis mantan Bupati Lumajang, Jawa Timur, Achmad Fauzi, selama 5 tahun penjara. Vonis ini menganulir vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Lumajang terhadap bupati yang memerintah 1998-2008 ini.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta," bunyi putusan kasasi MA seperti dilansir dalam websitenya, Jumat (24/5/2013).

Jika Achmad Fauzi tidak membayar denda di atas maka dikenakan pidana 6 bulan kurungan. MA berkeyakinan Achmad Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 890 juta. Jika tidak mau membayar maksimal 1 bulan setelah putusan kasasi, maka hartanya disita. Jika hartanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara 1 tahun," putus majelis kasasi yang diketuai oleh Djoko Sarwoko dengan anggota Syamsul Rakan Chaniago dan Leopold L Hutagalung dalam sidang pada 24 Juli 2012 silam.

Vonis ini sesuai dengan tuntutan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang pada 24 Mei 2011.

Ahmad Fauzi bersama mantan Sekretaris Kabupaten Lumajang Endro Prapto Aryadi serta Direktur PT Mutiara Halim, Setyadi ALksono Halim, telah melakukan korupsi dana proyek kerjasama operasional penambangan bahan galian C berupa pasir di Gunung Semeru. Kejari Lumajang menilai penarikan pajak serta penarikan hasil investasi dengan pihak ketiga menyalahi aturan.

Hal tersebut dikarenakan PT Mutiara Halim tidak mempunyai Surat Izin Penambangan Daerah sehingga tidak ada alasan pembenar terhadap pelaksanaan KSO tersebut. KSO tersebut telah mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 5,2 miliar sesuai dengan hasil Audit Investigasi BPKP Jatim.

Pada 21 Juni 2011 PN Lumajang memvonis bebas Achmad Fauzi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%