Detik.com News
Detik.com

Jumat, 24/05/2013 13:39 WIB

Hakim Selingkuhi 4 Wanita, Ketua MA: Itu Kesalahan Fatal

Prins David Saut - detikNews
Halaman 1 dari 2
Hakim Selingkuhi 4 Wanita, Ketua MA: Itu Kesalahan Fatal Hatta Ali (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) melalui Badan Pengawas telah memeriksa hakim playboy di salah satu pengadilan negeri di Kalimantan Barat yang berselingkuh dengan 4 wanita. Namun hakim playboy ini tidak mengakui perselingkuhan itu.

"Ada yang diakui dan ada yang tidak," kata Ketua MA Hatta Ali di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2013).

Hatta menjelaskan hakim tersebut hanya mengakui wanita yang ia kawini dalam masa penugasannya di Kalimantan Barat.

"Yang diakui ya penugasannya di sana, kenal dengan ini, pernah kawin. Ya memang pernah kawin dia kan, kalau nggak pernah kawin, nggak selingkuh namanya," ujar Hatta.

Sementara berdasarkan pemeriksaan Badan Pengawas MA, Hatta menyetujui si hakim 'kasanova' ini untuk disidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Perbuatannya dinilai Hatta sangatlah fatal sebagai pejabat publik.

"Kita pun menilai ini sudah kesalahan yang fatal, perlu dibawa ke MKH. Kalau tidak terlalu fatal kan kita berikan pembinaan saja. Ini fatal," tutup Hatta.

"Kapan digelar sidang MKH?" tanya wartawan.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/asp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%