detikcom
Jumat, 24/05/2013 09:59 WIB

Disdik DKI: 76 Siswa SMA dan SMK DKI Tidak Lulus UN

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Hasil Ujian Nasional (UN) 2013 untuk tingkat SMA dan SMK akan diumumkan hari ini. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, dari total 125 ribu pelajar SMA dan SMK yang ikut UN, sebanyak 76 pelajar dinyatakan tidak lulus UN 2013.

"Ada yang tidak lulus. Hanya 0,143 % atau 73 anak SMA tidak lulus dari 61 ribu. Sementara SMK hanya 0,005 % atau 3 anak SMK yang tidak lulus, dari 64 ribu peserta ujian," kata Taufik Yudi melalui pesan singkatnya, Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Taufik mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya aksi coret-coret seragam dan tawuran antar pelajar, pengumuman UN kali ini akan dilakukan via internet. Siswa bisa mengaksesnya melalui website www.disdik.jakarta.go.id, www.sma-dki.web.id dan website sekolah masing-masing.

"Nanti diumumkan via internet. Sebagian peserta ujian dan orang tua serta masyarakat bisa akses via internet," katanya.

Selain itu, ada beberapa sekolah yang mewajibkan peserta didiknya untuk datang ke sekolah melihat hasil UN menggunakan pakaian adat nusantara.

Untuk SMK di Jakarta, ada 45 sekolah yang mewajibkan siswanya menggunakan pakaian adat nusantara, yaitu SMK 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 62.

Sementara itu, untuk sekolah SMA di Jakarta yang mewajibkan siswanya mengenakan pakaian adat yaitu, SMA 1, 4, 5, 10, 20, 30, 13, 52, 72, 75, 80, 16, 78, 65, 112, 85, 33, 2, 84, 95, 28, 38, 47, 63, 29, 87, 37, 79, 109, 108, 55, 44, 31, 71, 48, 81, 36, 39, 42, 113, 54, 21, 99, 102, 107, 93.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(jor/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%