Jumat, 24/05/2013 07:51 WIB

KRL Commuter Line Tarif Progresif, Kalau Stasiun Tujuan Terlewati?

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Tarif KRL Commuter Line akan mengalami perubahan dengan menerapkan tarif progresif yang memperhitungkan jarak perjalanan penumpang. Bagaimana nasib penumpang jika stasiun yang menjadi tujuannya terlewati?

Sebagai ilustrasi, dengan penerapan tarif progresif ini penumpang yang menaiki lima stasiun pertama akan dikenakan tarif Rp 3.000 sedangkan untuk tiga stasiun berikutnya akan dikenakan tarif Rp 1.000. Misalnya ada penumpang yang naik pada lima stasiun pertama harus membayar Rp 3.000, kemudian kalau melanjutkan ke stasiun keenam maka harus membayar Rp 4.000. Jika terus melanjutkan ke stasiun ketujuh dan kedelapan tarifnya akan tetap Rp 4.000.

Lantas bagaimana jika penumpang tersebut awalnya hendak turun di stasiun kedelapan, namun secara tidak sengaja ia justru turun di stasiun kesembilan? Tidak perlu khawatir.

Humas PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) Eva Chairunisa mengatakan, semua gate e-Ticketing akan dipindahkan di luar peron. Jadi jika tidak sengaja penumpang melewati stasiun tujuannya, tinggal pindah peron saja.

"Tidak adal lagi gate yang ada di peron, itu semua akan dipindahkan di luar peron,"

Penerapan tiket KRL nantinya menyerupai sistem TransJ. Penumpang yang tidak keluar stasiun dapat berpindah-pindah. Namun sesuai dengan jarak yang tertera di dalam tiketnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(mok/mok)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%
MustRead close