detikcom
Kamis, 23/05/2013 19:14 WIB

154 Pelajar SMA/MA di Jatim Tidak Lulus UN

Norma Anggara - detikNews
Surabaya - Prosentase siswa SMA/MA yang tidak lulus Ujian Nasional 2013 menurun bila dibanding 3 tahun sebelumnya. Tahun ajaran 2012-2013 ini, 154 siswa yang tidak lulus berasal dari program Bahasa, IPA, IPS, dan Agama.

Sesuai data laporan hasil Ujian Nasional (UN) SMA/MA tahun ajaran 2012-2013, tahun 2011 ada 0,262 persen siswa tidak lulus. Tahun 2012 0,074 persen, sedangkan tahun 2013 ini turun menjadi 0,070 persen siswa tidak lulus.

Rinciannya sebagai berikut. Dari 4.996 peserta UN program Bahasa, 1 orang tidak lulus. Dari 96.621 peserta UN program IPA, sebanyak 46 siswa diantaranya tidak lulus. Sebanyak 116.034 peserta UN program IPS terdapat 102 siswa tidak lulus. Sementara untuk UN program Agama yang diikuti 3.089 siswa, ada 5 siswa yang tidak lulus.

"Jumlah siswa SMA/MA yang tidak lulus terbanyak berasal dari Kabupaten Sumenep, mungkin karena sakit atau pindah seolah. Ada sekitar 14 siswa asal Sumenep yang tidak lulus," kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Harun kepada wartawan, Kamis (23/5/2013).

Sementara jumlah peserta UN tidak lulus yang berasal dari SMK Swasta di Jatim sebanyak 189 siswa, atau 0,812 persen. Prosentase tersebut berasal dari total peserta UN dari 1034 SMK swasta yang memiliki 103.739 siswa.

Jumlah peserta UN asal SMK Negeri di Jatim yang tidak lulus sebanyak 219 siswa, atau 0,300 persen. Prosentase tersebut berasal dari total peserta UN dari 259 SMK Negeri di Jatim yang memiliki 72.894 siswa.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nrm/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%