Kamis, 23/05/2013 17:46 WIB

Istri Ahmad Zaki Penuhi Panggilan KPK

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Penyidik KPK juga memanggil istri Ahmad Zaki, Linda Silviana, sebagai saksi kasus dugaan suap impor daging sapi dan pencucian uang. Berbeda dengan sang suami yang mangkir, Linda datang dan menjalani pemeriksaan.

"Ada panggilan untuk dr. Linda Silviana Indrastuti sebagai saksi TPK dan TPPU kuota impor daging sapi," ujar Jubir KPK Johan Budi di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Kamis (23/5/2013).

Johan mengatakan Linda sudah hadir di kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan. Perempuan yang berprofesi sebagai dokter tersebut diketahui merupakan istri dari Zaky.

"Yang bersangkutan hadir dan menjalani pemeriksaan," kata Johan.

Istri Ahmad Zaki termasuk dalam daftar 45 nama perempuan yang mendapat transfer dana dari Ahmad Fathanah. Nilainya cukup besar, yaitu Rp 1,025 miliar.

Daftar nama perempuan penerima duit dari Fathanah itu beredar pagi ini. Sejumlah nama disebutkan, mulai dari Sefti Sanustika, Tri Kurnia Rahayu dan nama-nama lainnya.

Apa tanggapan Ahmad Zaki soal ini? "Saya baru baca. Nanti saya cek dulu," kata Zaki saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (23/5/2013).


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%