detikcom
Kamis, 23/05/2013 17:46 WIB

Istri Ahmad Zaki Penuhi Panggilan KPK

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Penyidik KPK juga memanggil istri Ahmad Zaki, Linda Silviana, sebagai saksi kasus dugaan suap impor daging sapi dan pencucian uang. Berbeda dengan sang suami yang mangkir, Linda datang dan menjalani pemeriksaan.

"Ada panggilan untuk dr. Linda Silviana Indrastuti sebagai saksi TPK dan TPPU kuota impor daging sapi," ujar Jubir KPK Johan Budi di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Kamis (23/5/2013).

Johan mengatakan Linda sudah hadir di kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan. Perempuan yang berprofesi sebagai dokter tersebut diketahui merupakan istri dari Zaky.

"Yang bersangkutan hadir dan menjalani pemeriksaan," kata Johan.

Istri Ahmad Zaki termasuk dalam daftar 45 nama perempuan yang mendapat transfer dana dari Ahmad Fathanah. Nilainya cukup besar, yaitu Rp 1,025 miliar.

Daftar nama perempuan penerima duit dari Fathanah itu beredar pagi ini. Sejumlah nama disebutkan, mulai dari Sefti Sanustika, Tri Kurnia Rahayu dan nama-nama lainnya.

Apa tanggapan Ahmad Zaki soal ini? "Saya baru baca. Nanti saya cek dulu," kata Zaki saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (23/5/2013).


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%