Kamis, 23/05/2013 12:56 WIB

Daftarkan Annas Jadi Cagub Riau, Golkar Tampilkan Pawai Budaya

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Annas Maamun (Foto: Chaidir Anwar T/detikcom)
Pekanbaru - DPD Golkar Riau mendaftarkan Annas Maamun sebagai bakal calon Gubernur Riau ke KPUD. Mereka menampilkan berbagai kelompok budaya, mulai dari reog, barongsai hingga tarian Tortor.

Annas merupakan Bupati Rokan Hilir (Rohil) untuk 2 periode. Hingga saat ini, ia masih menjabat. Ia dipasangkan dengan anggota DPR RI dari Partai Golkar, Andi Rahman.

Pendaftaran dilakukan, Kamis (23/5/2013). Kantor KPUD di Jalan Gajah Mada ramai mendadak.

Annas datang dengan menggunakan mobil Landcruiser. Ia didampingi para pendukungnya.

Usai mendaftar, Annas menemui para pendukungnya. Annas juga sempat mengeluarkan uang pecahan Rp 100 ribu yang disawerkan kepada peserta pawai kebudayaan. Tak ada orasi politik. Dia langsung ngeloyor bersama pendukungnya usai mendaftar.

Sebelumnya, Ketua Tim Sukses Annas-Andi, Eddy Akhmad RM, kepada detikcom mengatakan, kendati hanya diusung Partai Golkar, tapi tidak tertutup kemungkinan ada lobi politik ke partai lain.

"Kita tengah melakukan lobi politik ke PDI Perjuangan, PPP dan partai lainnya untuk berkoalisi," terang Eddy.

Selama menjadi bupati, Annas dianggap berhasil membangun jalan nasional dari Kabupaten Rokan Hilir ke perbatasan Sumatera Utara. Jalan nasional di wilayahnya merupakan jalan terbaik di Riau. Sedangkan selebihnya, kondisi jalan nasional yang menjadi tanggungan pemerintah pusat itu banyak yang rusak parah.

Annas juga dikenal sebagai pelopor pembangunan IPDN. Saat ini IPDN Riau berpusat di Kabupaten Rokan Hilir.

Saat ini, Annas berusia 72 tahun. Bisa jadi, ia menjadi kandidat gubernur tertua di Indonesia.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(cha/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%