Detik.com News
Detik.com

Kamis, 23/05/2013 11:37 WIB

263 Anggota DPR Tak Hadiri Paripurna Keputusan Kompensasi Kenaikan BBM

Ahmad Toriq - detikNews
263 Anggota DPR Tak Hadiri Paripurna Keputusan Kompensasi Kenaikan BBM
Jakarta - DPR hari ini menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan RAPBN 2014 yang di dalamnya mencakup program kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun sayangnya tingkat kehadiran anggota dewan di rapat yang penting ini masih rendah.

Rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/5/2013), sedianya akan digelar pukul 10.00 WIB. Namun karena menunggu kehadiran anggota DPR agar peserta rapat kuorum, rapat molor dan baru dimulai pukul 10.50 WIB.

Kehadiran anggota DPR di rapat ini terbilang memprihatinkan, hingga pukul 10.50 WIB, yaitu saat bel tanda masuk berbunyi, hanya 297 dari 560 anggota DPR yang hadir. Berdasar absensi terakhir, Fraksi Partai Demokrat 85 orang, Golkar 61, PDIP 47, PKS 29, PAN 18, PPP 22, Gerindra 14, dan Hanura 10.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman ini tergolong penting. Agendanya adalah mendengarkan pandangan fraksi terhadap RAPBN 2014 yang diajukan pemerintah. Di dalamnya terdapat pengajuan anggaran untuk program kompensasi kenaikan harga BBM yang ditujukan kepada rakyat miskin.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%