detikcom
Kamis, 23/05/2013 11:37 WIB

263 Anggota DPR Tak Hadiri Paripurna Keputusan Kompensasi Kenaikan BBM

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - DPR hari ini menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan RAPBN 2014 yang di dalamnya mencakup program kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun sayangnya tingkat kehadiran anggota dewan di rapat yang penting ini masih rendah.

Rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/5/2013), sedianya akan digelar pukul 10.00 WIB. Namun karena menunggu kehadiran anggota DPR agar peserta rapat kuorum, rapat molor dan baru dimulai pukul 10.50 WIB.

Kehadiran anggota DPR di rapat ini terbilang memprihatinkan, hingga pukul 10.50 WIB, yaitu saat bel tanda masuk berbunyi, hanya 297 dari 560 anggota DPR yang hadir. Berdasar absensi terakhir, Fraksi Partai Demokrat 85 orang, Golkar 61, PDIP 47, PKS 29, PAN 18, PPP 22, Gerindra 14, dan Hanura 10.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman ini tergolong penting. Agendanya adalah mendengarkan pandangan fraksi terhadap RAPBN 2014 yang diajukan pemerintah. Di dalamnya terdapat pengajuan anggaran untuk program kompensasi kenaikan harga BBM yang ditujukan kepada rakyat miskin.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%