detikcom
Kamis, 23/05/2013 11:37 WIB

263 Anggota DPR Tak Hadiri Paripurna Keputusan Kompensasi Kenaikan BBM

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - DPR hari ini menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan RAPBN 2014 yang di dalamnya mencakup program kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun sayangnya tingkat kehadiran anggota dewan di rapat yang penting ini masih rendah.

Rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/5/2013), sedianya akan digelar pukul 10.00 WIB. Namun karena menunggu kehadiran anggota DPR agar peserta rapat kuorum, rapat molor dan baru dimulai pukul 10.50 WIB.

Kehadiran anggota DPR di rapat ini terbilang memprihatinkan, hingga pukul 10.50 WIB, yaitu saat bel tanda masuk berbunyi, hanya 297 dari 560 anggota DPR yang hadir. Berdasar absensi terakhir, Fraksi Partai Demokrat 85 orang, Golkar 61, PDIP 47, PKS 29, PAN 18, PPP 22, Gerindra 14, dan Hanura 10.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman ini tergolong penting. Agendanya adalah mendengarkan pandangan fraksi terhadap RAPBN 2014 yang diajukan pemerintah. Di dalamnya terdapat pengajuan anggaran untuk program kompensasi kenaikan harga BBM yang ditujukan kepada rakyat miskin.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%