Detik.com News
Detik.com
Kamis, 23/05/2013 11:37 WIB

263 Anggota DPR Tak Hadiri Paripurna Keputusan Kompensasi Kenaikan BBM

Ahmad Toriq - detikNews
263 Anggota DPR Tak Hadiri Paripurna Keputusan Kompensasi Kenaikan BBM
Jakarta - DPR hari ini menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan RAPBN 2014 yang di dalamnya mencakup program kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun sayangnya tingkat kehadiran anggota dewan di rapat yang penting ini masih rendah.

Rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/5/2013), sedianya akan digelar pukul 10.00 WIB. Namun karena menunggu kehadiran anggota DPR agar peserta rapat kuorum, rapat molor dan baru dimulai pukul 10.50 WIB.

Kehadiran anggota DPR di rapat ini terbilang memprihatinkan, hingga pukul 10.50 WIB, yaitu saat bel tanda masuk berbunyi, hanya 297 dari 560 anggota DPR yang hadir. Berdasar absensi terakhir, Fraksi Partai Demokrat 85 orang, Golkar 61, PDIP 47, PKS 29, PAN 18, PPP 22, Gerindra 14, dan Hanura 10.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman ini tergolong penting. Agendanya adalah mendengarkan pandangan fraksi terhadap RAPBN 2014 yang diajukan pemerintah. Di dalamnya terdapat pengajuan anggaran untuk program kompensasi kenaikan harga BBM yang ditujukan kepada rakyat miskin.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%