Kamis, 23/05/2013 11:37 WIB

263 Anggota DPR Tak Hadiri Paripurna Keputusan Kompensasi Kenaikan BBM

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - DPR hari ini menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan RAPBN 2014 yang di dalamnya mencakup program kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun sayangnya tingkat kehadiran anggota dewan di rapat yang penting ini masih rendah.

Rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/5/2013), sedianya akan digelar pukul 10.00 WIB. Namun karena menunggu kehadiran anggota DPR agar peserta rapat kuorum, rapat molor dan baru dimulai pukul 10.50 WIB.

Kehadiran anggota DPR di rapat ini terbilang memprihatinkan, hingga pukul 10.50 WIB, yaitu saat bel tanda masuk berbunyi, hanya 297 dari 560 anggota DPR yang hadir. Berdasar absensi terakhir, Fraksi Partai Demokrat 85 orang, Golkar 61, PDIP 47, PKS 29, PAN 18, PPP 22, Gerindra 14, dan Hanura 10.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman ini tergolong penting. Agendanya adalah mendengarkan pandangan fraksi terhadap RAPBN 2014 yang diajukan pemerintah. Di dalamnya terdapat pengajuan anggaran untuk program kompensasi kenaikan harga BBM yang ditujukan kepada rakyat miskin.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(trq/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%
MustRead close