Rabu, 22/05/2013 18:48 WIB

Polisi Tetapkan Wabup Bogor Tersangka Video Porno, Diperiksa Kamis Besok

Farhan - detikNews
Bogor - Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturahman, akan diperiksa terkait beredarnya video porno anggota DPRD Jabar, RHT. Diduga, ia adalah otak peredaran video ngeres tersebut.

"Ya, besok yang bersangkutan (KF) akan kita panggil dan diperiksa sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Martinus Sitompul saat dihubungi wartawan, Rabu (22/5/2013).

Karyawan ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (20/5) kemarin. "(Jadi tersangka) Sejak surat itu dikirim, hari Senin kemarin," tambah Martinus.

Martinus mengatakan, Karyawan diduga merupakan otak dari beredarnya video porno milik RHT yang menjabat Wakil Ketua DPRD Jabar. Dalam video, RHT tampak bersama seorang perempuan.

Polda Jabar telah menahan dan melimpahkan kasus ini dengan tersangka IL yang merupakan fungsionaris DPC PDIP Kabupaten Bogor. Kini IL mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.

Tersangka KF dijerat dengan pasal 29 UU Pornografi jo pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan tindak pidana. "Karena diduga yang bersangkutan sebagai otak atau yang menyuruh (menyebarkan video porno)," jelas Martinus.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(try/nrl)


Sponsored Link
Twitter Recommendation
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%