Detik.com News
Detik.com
Rabu, 22/05/2013 18:48 WIB

Polisi Tetapkan Wabup Bogor Tersangka Video Porno, Diperiksa Kamis Besok

Farhan - detikNews
Bogor - Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturahman, akan diperiksa terkait beredarnya video porno anggota DPRD Jabar, RHT. Diduga, ia adalah otak peredaran video ngeres tersebut.

"Ya, besok yang bersangkutan (KF) akan kita panggil dan diperiksa sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Martinus Sitompul saat dihubungi wartawan, Rabu (22/5/2013).

Karyawan ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (20/5) kemarin. "(Jadi tersangka) Sejak surat itu dikirim, hari Senin kemarin," tambah Martinus.

Martinus mengatakan, Karyawan diduga merupakan otak dari beredarnya video porno milik RHT yang menjabat Wakil Ketua DPRD Jabar. Dalam video, RHT tampak bersama seorang perempuan.

Polda Jabar telah menahan dan melimpahkan kasus ini dengan tersangka IL yang merupakan fungsionaris DPC PDIP Kabupaten Bogor. Kini IL mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.

Tersangka KF dijerat dengan pasal 29 UU Pornografi jo pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan tindak pidana. "Karena diduga yang bersangkutan sebagai otak atau yang menyuruh (menyebarkan video porno)," jelas Martinus.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(try/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%