detikcom
Rabu, 22/05/2013 16:24 WIB

Ahmadinejad Kecam Pencoretan Sekutu Dekatnya dari Daftar Capres Iran

Rita Uli Hutapea - detikNews
Mahmoud Ahmadinejad (Reuters)
Teheran, - Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengecam keputusan otoritas Iran yang mendiskualifikasi sekutu dekatnya, Esfandiar Rahim Mashaie untuk ikut dalam pemilihan presiden (pilpres) Juni mendatang.

"Saya menganggap... Mashaie sebagai setia, benar dan berguna bagi negara, dan saya mendukung dia berdasarkan kemampuan dan karakteristik tersebut," kata Ahmadinejad seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (22/5/2013).

"Namun dia telah menjadi korban ketidakadilan," imbuh Ahmadinejad yang berdasarkan konstitusi Iran, tak bisa lagi mencalonkan diri dalam pilpres mendatang. Sebabnya, Ahmadinejad telah menjabat selama dua periode.

Selain Mashaie, Dewan Garda yang didominasi konservatif, juga mencoret nama mantan presiden Akbar Hashemi Rafsanjani dari daftar calon presiden (capres), yang akan bertarung dalam pilpres pada 14 Juni mendatang.

Dewan tersebut tidak menyebutkan alasan pencoretan kedua nama kandidat tersebut. Atas diskualifikasi ini, pihak Rafsanjani tak akan melakukan protes apapun.

Dari ratusan potensial kandidat, Dewan Garda hanya menyetujui 8 kandidat presiden yang akan maju dalam pilpres Juni mendatang. Para kandidat tersebut terdiri dari lima kandidat konservatif yang dekat dengan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, dua kandidat moderat dan seorang reformis.


Korban salah tangkap dibakar hidup hidup dan ditembak agar mengakui tuduhan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ita/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
54%
Kontra
46%