detikcom
Rabu, 22/05/2013 16:01 WIB

Hakim Tidak Upload Putusan di Website Terancam Dimutasi

Robert - detikNews
Hatta Ali (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memperingatkan pengadilan untuk transparan terhadap putusan yang ditanganinya dengan mengupload di website MA. Apabila tidak patuh, ketua pengadilan setempat bisa dipertimbangkan untuk dimutasi.

"Salinan putusan adalah dokumen negara. Itu menjadi salah satu pertimbangan (ketua pengadilan) untuk pertimbangan mutasi atau naik jabatan," kata Ketua MA Hatta Ali, kepada wartawan saat berada di PN Tenggarong, Jl Ahmad Yani, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (22/5/2013).

Peringatan bagi ketua pengadilan di daerah, dimaksudkan sebagai upaya reformasi transparansi hukum kepada publik yang tengah digiatkan saat ini.

"Sekarang, masih banyak pengadilan yang tidak memasukan putusan ke direktori MA. Salinan putusan itu harus dimasukan dalam waktu 1x24 jam. Minimal, yang dimasukan adalah amar putusan. Ini transparansi bagi pencari keadilan," tegas Hatta.

"Tapi kalau hakim ditanya masyarakat tentang pertimbangannya memutuskan sebuah perkara, hakim itu tidak berhak menilai dan menjelaskan proses keputusannya sendiri. Masyarakat hanya melihat salinan putusan di direktori MA," tambahnya.

Selain itu, Hatta juga menyoroti lamanya proses putusan sebuah perkara di pengadilan di daerah. Menurut dia, hakim pengadilan harus mampu memperkirakan lamanya proses putusan sebuah perkara yang tengah disidangkan.

"Untuk tingkat pertama dan banding, hakim harus bisa memprediksi lamanya waktu proses putusan dan itu tidak lebih dari 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan, itu harus dilaporkan ke pimpinan. Itu harus digarisbawahi," tutupnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/asp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close