Rabu, 22/05/2013 16:01 WIB

Hakim Tidak Upload Putusan di Website Terancam Dimutasi

Robert - detikNews
Hatta Ali (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memperingatkan pengadilan untuk transparan terhadap putusan yang ditanganinya dengan mengupload di website MA. Apabila tidak patuh, ketua pengadilan setempat bisa dipertimbangkan untuk dimutasi.

"Salinan putusan adalah dokumen negara. Itu menjadi salah satu pertimbangan (ketua pengadilan) untuk pertimbangan mutasi atau naik jabatan," kata Ketua MA Hatta Ali, kepada wartawan saat berada di PN Tenggarong, Jl Ahmad Yani, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (22/5/2013).

Peringatan bagi ketua pengadilan di daerah, dimaksudkan sebagai upaya reformasi transparansi hukum kepada publik yang tengah digiatkan saat ini.

"Sekarang, masih banyak pengadilan yang tidak memasukan putusan ke direktori MA. Salinan putusan itu harus dimasukan dalam waktu 1x24 jam. Minimal, yang dimasukan adalah amar putusan. Ini transparansi bagi pencari keadilan," tegas Hatta.

"Tapi kalau hakim ditanya masyarakat tentang pertimbangannya memutuskan sebuah perkara, hakim itu tidak berhak menilai dan menjelaskan proses keputusannya sendiri. Masyarakat hanya melihat salinan putusan di direktori MA," tambahnya.

Selain itu, Hatta juga menyoroti lamanya proses putusan sebuah perkara di pengadilan di daerah. Menurut dia, hakim pengadilan harus mampu memperkirakan lamanya proses putusan sebuah perkara yang tengah disidangkan.

"Untuk tingkat pertama dan banding, hakim harus bisa memprediksi lamanya waktu proses putusan dan itu tidak lebih dari 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan, itu harus dilaporkan ke pimpinan. Itu harus digarisbawahi," tutupnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
100%
Kontra
0%