Detik.com News
Detik.com

Rabu, 22/05/2013 16:01 WIB

Hakim Tidak Upload Putusan di Website Terancam Dimutasi

Robert - detikNews
Hakim Tidak Upload Putusan di Website Terancam Dimutasi Hatta Ali (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memperingatkan pengadilan untuk transparan terhadap putusan yang ditanganinya dengan mengupload di website MA. Apabila tidak patuh, ketua pengadilan setempat bisa dipertimbangkan untuk dimutasi.

"Salinan putusan adalah dokumen negara. Itu menjadi salah satu pertimbangan (ketua pengadilan) untuk pertimbangan mutasi atau naik jabatan," kata Ketua MA Hatta Ali, kepada wartawan saat berada di PN Tenggarong, Jl Ahmad Yani, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (22/5/2013).

Peringatan bagi ketua pengadilan di daerah, dimaksudkan sebagai upaya reformasi transparansi hukum kepada publik yang tengah digiatkan saat ini.

"Sekarang, masih banyak pengadilan yang tidak memasukan putusan ke direktori MA. Salinan putusan itu harus dimasukan dalam waktu 1x24 jam. Minimal, yang dimasukan adalah amar putusan. Ini transparansi bagi pencari keadilan," tegas Hatta.

"Tapi kalau hakim ditanya masyarakat tentang pertimbangannya memutuskan sebuah perkara, hakim itu tidak berhak menilai dan menjelaskan proses keputusannya sendiri. Masyarakat hanya melihat salinan putusan di direktori MA," tambahnya.

Selain itu, Hatta juga menyoroti lamanya proses putusan sebuah perkara di pengadilan di daerah. Menurut dia, hakim pengadilan harus mampu memperkirakan lamanya proses putusan sebuah perkara yang tengah disidangkan.

"Untuk tingkat pertama dan banding, hakim harus bisa memprediksi lamanya waktu proses putusan dan itu tidak lebih dari 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan, itu harus dilaporkan ke pimpinan. Itu harus digarisbawahi," tutupnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/asp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
96%
Kontra
4%