Detik.com News
Detik.com

Rabu, 22/05/2013 12:58 WIB

Aturan Keterbukaan Informasi Mendorong Peradilan Modern

Prins David Saut - detikNews
Halaman 1 dari 2
 Aturan Keterbukaan Informasi Mendorong Peradilan Modern Hakim Agung Supandi (ist.)
Jakarta - Kesulitan masyarakat dalam mendapatkan informasi kini mulai menampakan titik terang. Melalui Peraturan Komisi Informasi No 1/2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi Pusat (KIP) mendapat dukungan dari Mahkamah Agung (MA).

"Selamat datang perubahan, selamat datang badan peradilan modern Indonesia," kata hakim agung Supandi menanggapi peraturan baru lembaga quasi yudisial tersebut.

Supandai menyampaikan hal ini dalam acara 'Peran Komisi Informasi sebagai Lembaga Quasi Judicial dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik' di Hotel Millenium, Jalan Fachrudin 3, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2013).

Supandi menilai perkembangan teknologi dan informasi mempengaruhi perkembangan hukum, sehingga upaya penyelesaian sengketa informasi publik semakin banyak. Ia berharap kemajuan teknologi dan informasi juga didorong SDM yang mumpuni.

"Untuk menyelesaikan segenap persoalan secara cepat, professional, transparan, dan akuntabel, sehingga upaya penegakan hukum mampu memberikan solusi terbaik," ujar Supandi.

Melalui UU No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berlaku sejak 1 Mei 2010, maka terjadi perubahan beracara di pengadilan MA. KIP pun mencatat perkara yang disengketakan seperti laporan keuangan partai politik yang disebut informasi terbuka.

"Berdasarkan pasal 15 UU KIP dan UU Parpol No 2/2008 dan No 2/2011," ujar Ketua KIP, Abdul Rahman di acara yang sama.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/asp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/05/2015 20:11 WIB
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli Ada yang menilai kurang moncernya kinerja tim ekonomi saat ini tak lepas dari kurang optimalnya peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. Kepala Bappenas itu juga dituding banyak memangkas program-program unggulan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.
ProKontra Index »

Ayah Pemerkosa Putri Kandung dan Bunuh 4 Anaknya Layak Dihukum Mati!

Sadriansyah, warga Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim tega memperkosa putri kandungnya dan membunuh 4 anak-anak sendiri saat masih kecil. Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq berpendapat, Sadriansyah pantas dihukum mati karena menjadi ayah yang biadab. Bila Anda setuju bahwa hukuman yang setimpal bagi Sadriansyah adalah hukuman mati, pilih Pro!
Pro
90%
Kontra
10%