detikcom
Rabu, 22/05/2013 12:58 WIB

Aturan Keterbukaan Informasi Mendorong Peradilan Modern

Prins David Saut - detikNews
Halaman 1 dari 2
Hakim Agung Supandi (ist.)
Jakarta - Kesulitan masyarakat dalam mendapatkan informasi kini mulai menampakan titik terang. Melalui Peraturan Komisi Informasi No 1/2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi Pusat (KIP) mendapat dukungan dari Mahkamah Agung (MA).

"Selamat datang perubahan, selamat datang badan peradilan modern Indonesia," kata hakim agung Supandi menanggapi peraturan baru lembaga quasi yudisial tersebut.

Supandai menyampaikan hal ini dalam acara 'Peran Komisi Informasi sebagai Lembaga Quasi Judicial dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik' di Hotel Millenium, Jalan Fachrudin 3, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2013).

Supandi menilai perkembangan teknologi dan informasi mempengaruhi perkembangan hukum, sehingga upaya penyelesaian sengketa informasi publik semakin banyak. Ia berharap kemajuan teknologi dan informasi juga didorong SDM yang mumpuni.

"Untuk menyelesaikan segenap persoalan secara cepat, professional, transparan, dan akuntabel, sehingga upaya penegakan hukum mampu memberikan solusi terbaik," ujar Supandi.

Melalui UU No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berlaku sejak 1 Mei 2010, maka terjadi perubahan beracara di pengadilan MA. KIP pun mencatat perkara yang disengketakan seperti laporan keuangan partai politik yang disebut informasi terbuka.

"Berdasarkan pasal 15 UU KIP dan UU Parpol No 2/2008 dan No 2/2011," ujar Ketua KIP, Abdul Rahman di acara yang sama.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%