Detik.com News
Detik.com

Rabu, 22/05/2013 12:58 WIB

Aturan Keterbukaan Informasi Mendorong Peradilan Modern

Prins David Saut - detikNews
Halaman 1 dari 2
 Aturan Keterbukaan Informasi Mendorong Peradilan Modern Hakim Agung Supandi (ist.)
Jakarta - Kesulitan masyarakat dalam mendapatkan informasi kini mulai menampakan titik terang. Melalui Peraturan Komisi Informasi No 1/2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi Pusat (KIP) mendapat dukungan dari Mahkamah Agung (MA).

"Selamat datang perubahan, selamat datang badan peradilan modern Indonesia," kata hakim agung Supandi menanggapi peraturan baru lembaga quasi yudisial tersebut.

Supandai menyampaikan hal ini dalam acara 'Peran Komisi Informasi sebagai Lembaga Quasi Judicial dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik' di Hotel Millenium, Jalan Fachrudin 3, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2013).

Supandi menilai perkembangan teknologi dan informasi mempengaruhi perkembangan hukum, sehingga upaya penyelesaian sengketa informasi publik semakin banyak. Ia berharap kemajuan teknologi dan informasi juga didorong SDM yang mumpuni.

"Untuk menyelesaikan segenap persoalan secara cepat, professional, transparan, dan akuntabel, sehingga upaya penegakan hukum mampu memberikan solusi terbaik," ujar Supandi.

Melalui UU No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berlaku sejak 1 Mei 2010, maka terjadi perubahan beracara di pengadilan MA. KIP pun mencatat perkara yang disengketakan seperti laporan keuangan partai politik yang disebut informasi terbuka.

"Berdasarkan pasal 15 UU KIP dan UU Parpol No 2/2008 dan No 2/2011," ujar Ketua KIP, Abdul Rahman di acara yang sama.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/asp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Cegah Prostitusi, Pengelola Apartemen di Jakarta Harus Laporkan Penghuninya

Polisi membongkar praktik prostitusi di apartemen yang berawal dari pemesanan melalui forum di internet. Untuk mengantisipasi hal itu, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat meminta para pengelola apartemen harus memberikan data-data penghuninya. Bila Anda setuju dengan Wagub Djarot, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%