Rabu, 22/05/2013 12:58 WIB

Aturan Keterbukaan Informasi Mendorong Peradilan Modern

Prins David Saut - detikNews
Halaman 1 dari 2
Hakim Agung Supandi (ist.)
Jakarta - Kesulitan masyarakat dalam mendapatkan informasi kini mulai menampakan titik terang. Melalui Peraturan Komisi Informasi No 1/2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi Pusat (KIP) mendapat dukungan dari Mahkamah Agung (MA).

"Selamat datang perubahan, selamat datang badan peradilan modern Indonesia," kata hakim agung Supandi menanggapi peraturan baru lembaga quasi yudisial tersebut.

Supandai menyampaikan hal ini dalam acara 'Peran Komisi Informasi sebagai Lembaga Quasi Judicial dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik' di Hotel Millenium, Jalan Fachrudin 3, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2013).

Supandi menilai perkembangan teknologi dan informasi mempengaruhi perkembangan hukum, sehingga upaya penyelesaian sengketa informasi publik semakin banyak. Ia berharap kemajuan teknologi dan informasi juga didorong SDM yang mumpuni.

"Untuk menyelesaikan segenap persoalan secara cepat, professional, transparan, dan akuntabel, sehingga upaya penegakan hukum mampu memberikan solusi terbaik," ujar Supandi.

Melalui UU No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berlaku sejak 1 Mei 2010, maka terjadi perubahan beracara di pengadilan MA. KIP pun mencatat perkara yang disengketakan seperti laporan keuangan partai politik yang disebut informasi terbuka.

"Berdasarkan pasal 15 UU KIP dan UU Parpol No 2/2008 dan No 2/2011," ujar Ketua KIP, Abdul Rahman di acara yang sama.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Tak Perlu Arak-arakan Pesta Rakyat Saat Pelantikan Jokowi

Relawan Jokowi-JK akan menggelar pesta rakyat saat pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober 2014 nanti dimulai dari Semanggi dan berakhir di Monas. Kapolri Jenderal Sutarman menyarankan tidak perlu ada acara arak-arakan seperti itu. "Saya sarankan tidak perlu arak-arakan, saya kira tidak perlu. Mungkin kalau bersyukur, bersyukur berdoa saja, enggak perlu arak-arakan," kata Kapolri. Bila Anda setuju dengan Kapolri, pilih Pro!
Pro
37%
Kontra
63%