Detik.com News
Detik.com

Rabu, 22/05/2013 11:16 WIB

Tak Gunakan UU Lingkungan Hidup, Kasus Chevron di Luar Nalar

Andi Saputra - detikNews
Tak Gunakan UU Lingkungan Hidup, Kasus Chevron di Luar Nalar Aksi tolak rekayasa kasus Chevron
Jakarta - Kejanggalan-kejanggalan rekayasa kasus PT Chevron Pacific Indonesia (CPI)mulai terkuak. Salah satunya hakim tidak menggunakan UU Lingkungan Hidup, tetapi malah langsung menjerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi.

"Sejak dari pembuktian dan putusan tidak dapat dinalar secara ilmiah menurut hukum pidana," kata pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Dr Mudzakkir, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (22/5/2013).

Dalam putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, majelis hakim menilai dua terdakwa dalam kasus itu Ricksy Prematuri dan Herland dinilai melakukan bioremediasi tidak sesuai izin. Padahal perizinan ini diatur dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU ini, diatur sanksi teguran, administratif hingga pidana bagi yang melanggar.

Anehnya, jaksa malah menjerat para terdakwa bukan dengan UU 32/2009 itu tetapi dengan UU Tindak Pidana Korupsi. "Ya itulah maunya jaksa dan hakim," cetus Mudzakkir.

Terkait perizinan pengolahan limbah, di persidangan juga terbukti bahwa rekanan Chevron tidak melanggar syarat-syarat yang diharuskan UU, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Anehnya, kasus izin ini ditarik jaksa dan diamini hakim sebagai tindak korupsi.

Hakim menjatuhkan 6 tahun penjara bagi Herlan dan 5 tahun penjara bagi Ricksy. Menurut majelis hakim yang diketuai oleh Sudharmawatingingsih ini, keduanya melakukan tindak pidana korupsi.

"Kasus Chevron Lebih mengedepankan selera dan maunya jaksa dan hakim," ujar Mudzakkir.

Usai memvonis Ricksy Prematuri dan Herland, jaksa langsung mendudukkan Kukuh Kertasafari, Endah Rumbiyanti dan Widodo sebagai terdakwa. Adapun tersangka Bachtiar Abdul Fatah kini menghuni Rutan Cipinang.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%