detikcom
Rabu, 22/05/2013 11:16 WIB

Tak Gunakan UU Lingkungan Hidup, Kasus Chevron di Luar Nalar

Andi Saputra - detikNews
Aksi tolak rekayasa kasus Chevron
Jakarta - Kejanggalan-kejanggalan rekayasa kasus PT Chevron Pacific Indonesia (CPI)mulai terkuak. Salah satunya hakim tidak menggunakan UU Lingkungan Hidup, tetapi malah langsung menjerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi.

"Sejak dari pembuktian dan putusan tidak dapat dinalar secara ilmiah menurut hukum pidana," kata pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Dr Mudzakkir, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (22/5/2013).

Dalam putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, majelis hakim menilai dua terdakwa dalam kasus itu Ricksy Prematuri dan Herland dinilai melakukan bioremediasi tidak sesuai izin. Padahal perizinan ini diatur dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU ini, diatur sanksi teguran, administratif hingga pidana bagi yang melanggar.

Anehnya, jaksa malah menjerat para terdakwa bukan dengan UU 32/2009 itu tetapi dengan UU Tindak Pidana Korupsi. "Ya itulah maunya jaksa dan hakim," cetus Mudzakkir.

Terkait perizinan pengolahan limbah, di persidangan juga terbukti bahwa rekanan Chevron tidak melanggar syarat-syarat yang diharuskan UU, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Anehnya, kasus izin ini ditarik jaksa dan diamini hakim sebagai tindak korupsi.

Hakim menjatuhkan 6 tahun penjara bagi Herlan dan 5 tahun penjara bagi Ricksy. Menurut majelis hakim yang diketuai oleh Sudharmawatingingsih ini, keduanya melakukan tindak pidana korupsi.

"Kasus Chevron Lebih mengedepankan selera dan maunya jaksa dan hakim," ujar Mudzakkir.

Usai memvonis Ricksy Prematuri dan Herland, jaksa langsung mendudukkan Kukuh Kertasafari, Endah Rumbiyanti dan Widodo sebagai terdakwa. Adapun tersangka Bachtiar Abdul Fatah kini menghuni Rutan Cipinang.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%