detikcom
Selasa, 21/05/2013 17:21 WIB

15 Tahun Reformasi

Jelang Soeharto Lengser, Yusril Buat Pimpinan MA Panik

Tim Harian Detik - detikNews
Halaman 1 dari 2
dok detikcom
Jakarta - 20 Mei 1998. Suasana mencekam di Jalan Cendana, kediaman Presiden Soeharto. Sampai malam, tamu-tamu penting berdatangan, termasuk para bekas wakil presiden, seperti Sudharmono, Try Sutrisno, dan Umar Wirahadikusumah.

Di luar, asisten Menteri-Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra, memperhatikan kesibukan itu sembari merokok dengan Panglima TNI Jenderal Wiranto. Tak lama, Wakil Presiden B.J. Habibie menambah keramaian tamu. Karena merasa pertemuan para tokoh penting itu akan lama, Yusril memutuskan pergi.

“Saya kemudian pergi ke rumah Malik Fadjar karena saya menginap di sana,” kata Yusril kepada Detik pekan lalu.

Rupanya Akbar Tandjung dan Tanri Abeng datang ke kediaman Malik, sembari menanyakan kabar di Cendana. Yusril kemudian sekali lagi mengkonfirmasi pengunduran diri 14 menteri. Akbar membenarkan sembari menunjukkan salinan surat pengunduran diri itu.

Pukul 01.00 WIB, Yusril dan Menteri Saadilah menghadap Soeharto untuk membahas pengunduran diri para menteri itu. Saat itu juga Presiden memastikan pengunduran dirinya sendiri dan meminta Yusril menyusun draf pidato.

“Malam itu juga saya menelepon pimpinan Mahkamah Agung, Pak Sarwata. Saya hanya bilang besok datang pukul 7 pagi di istana. Mohon datang pakai jubah hakim semuanya. Dia tanya, ‘Ada apa Pak Yusril?’. ‘Saya tidak bisa ngomong,’” ujar Yusril.

Yusril menyatakan draf pidato itu kemudian dicoret-coret oleh Soeharto dan ditambahkan beberapa bagian, seperti soal penolakan Komite Reformasi. Naskah asli itu, kata dia, sudah disimpan di Arsip Nasional. Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%