detikcom
Selasa, 21/05/2013 15:06 WIB

Golkar Rekomendasikan Bupati Rohil Nyalon Gubernur Riau

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - DPP Golkar memberikan rekomendasi kepada Bupati Rokan Hilir (Rohil) Annas Maamun mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau 2013. Annas akan diduetkan dengan anggota DPR RI, Andi Rahman.

Demikian disampaikan Ketua Infokom DPD Golkar Riau, Eddy Akhmad RM, kepada detikcom, Selasa (21/5/2013) di Pekanbaru. Menurut Eddy, rekomendasi itu ditandatangani Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie, Senin (20/5/2013) di Jakarta.

Annas maupun Andi adalah kader Golkar. Annas tercatat sebagai Ketua DPD Golkar Riau, sedangkan Andi merupakan pengurus DPP Golkar yang juga anggota DPR RI asal Riau.

"Secara resmi kita mengusung Annas dan Andi. Ini sesuai dengan keputusan DPP Golkar," kata Eddy.

Selain memberikan rekomendasi kepada calon gubernur, lanjut Eddy, DPP Golkar sekaligus memberikan rekomendasi untuk pencalonan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Rekomendasi diberikan kepada Warda sebagai calon bupati dan Rusman Malomo sebagai wabup. Warda adalah Kadis Pendidikan Provinsi Riau, sedangkan Rusman saat ini menjabat wakil bupati Inhil.

Pemilihan gubernur Riau dan pemilihan bupati Inhil sama-sama berlangsung pada September 2013 mendatang. Pendaftaran di KPUD dibuka sejak 23 Mei hingga 29 Mei.

"Hari pertama pendaftaran, nanti kita mendaftarkan pasangan Annas dan Andi," kata Eddy.

Sesuai peraturan, kursi Golkar di DPRD Riau sudah cukup untuk mengusung calonnya sendiri. Dari 55 kursi, 19 kursi di antaranya dikuasai partai berlambang Beringin ini.

"Tapi kita tetap melakukan lobi politik kepada PPP, Gerindra dan PDI Perjuangan," kata Eddy.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(cha/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%