Selasa, 21/05/2013 12:27 WIB

Pemkot Bandung Bentuk Tim Kecil Bahas Baksil

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Terus mendapat protes warga yang meminta izin mendirikan bangunan (IMB) di kawasan Babakan Siliwangi (Baksil) yang telah diberikan kepada PT Esa Gemilang Indah (PT EGI) untuk dicabut, Pemkot Bandung membentuk tim kecil untuk membahas permintaan warga tersebut.

"Kita langsung buat tim kecil terdiri dari Bappeda dan dinas terkait. Hari ini juga saya akan lapor ke Pa Wali soal kejadian kemarin dan alasan saya menandatangani petisi," ujar Wakil Walikota Bandung Ayi Vivananda saat ditemui usai membuka Sosialisasi Perda 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial, di Hotel Horison, Selasa (21/5/2013).

Menurut Ayi, Pemkot akan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait tuntutan masyarakat. Karena kalaupun ada pencabutan, itu merupakan suatu wanprestasi bagi Pemkot.

"Makanya saya bilang ada prosesnya. Salah satunya rapat kajian dengan tim kecil. Kalau soal mencabut, jangankan mencabut izin, bikin perjanjiannya saja saya enggak tahu," tegas Ayi.

Sementara itu, di tempat yang sama Plt Sekda Kota Bandung Yossi Irianto mengaku pihaknya memang tidak menandatangani petisi yang diajukan warga. Ia beralasan saat itu tidak ada di lokasi.

"Saya kemarin kebetulan tidak ada di lokasi, ada jadwal lain" terangnya.

Ia pun menanggapi positif penandatanganan petisi yang dilakukan oleh Ayi Vivananda. "Kalau pak wakil tandatangan itu konteksnya sebagai warga masyarakat. Kalau di luar itu, atau di bagian pemkot, makanya ada rapat hari ini dengan Pak Wali Kota," jelasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(avi/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%