detikcom
Selasa, 21/05/2013 10:42 WIB

Perawat Demo di DPR, Jalan ke Arah Slipi Ditutup

Ahmad Toriq - detikNews
Demo perawat depan DPR (Toriq/ DPR)
Jakarta - Hari menjelang siang, gelombang perawat yang demo di DPR terus mengalir. Pendemo meluber menguasai jalan menuju kawasan Slipi, Jakarta Barat. Lalu lintas menjadi macet.

Hingga pukul 10.30 WIB, sedikitnya 1.000 orang perawat dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) berunjuk rasa menuntut RUU Keperawatan disahkan, di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Massa meluber hingga menutup jalur lambat dan jalur khusus bus TransJakarta. Sejumlah mobil 'terjebak' di tengah-tengah pendemo. Perang klakson bersahutan dengan sorak-sorai para tim medis itu. Akibatnya arus lalu lintas macet.

Pendemo mengusung spanduk dan poster ukuran 50 cm x 40 cm bertuliskan "Sahkan segera RUU Keperawatan di tahun 2013 atau mogok nasional." Atribut-atribut itu dibentangkan di pintu pagar gedung wakil rakyat. Demo hingga pukul 10.40 WIB masih berlangsung damai.

Para perawat mendesak RUU itu segera disahkan karena di dalamnya ada pengakuan secara regulasi mengenai profesi keperawatan di seluruh dunia. Dengan UU ini nantinya gaji perawat di Indonesia bisa disesuaikan dengan gaji internasional.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%