Selasa, 21/05/2013 05:32 WIB

Dengan Sistem Multidoor, Pelaku Pidana Sektor Kehutanan Sulit untuk Lolos

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Penegak hukum dan kementerian pada Senin kemarin melakukan penandatanganan pedoman penanganan perkara multidoor, untuk kasus terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Diharapkan dengan sistem yang menggunakan sejumlah undang-undang ini, pelaku tindak pidana akan lebih sulit untuk lolos dari jerat hukum.

"Pendekatan multidoor (pendayagunaan berbagai rezim peraturan perundang-undangan) ini diharapkan dapat meminimalisir peluang lolosnya pelaku kejahatan di bidang SDA-LH karena terbatasnya jangkauan hukum bila hanya menerapkan satu Undang-undang," ujar Deputi Bidang Penegakan Hukum UKP4 Mas Ahmad Santosa dalam pernyataanya, Selasa (21/5/2013).

Menurut pria yang akrab disapa Ota ini, perkembangan kasus-kasus kejahatan terkait dengan sumber daya alam di atas hutan dan lahan gambut yang ditangani dengan pendekatan multi-door oleh aparat penegak hukum secara keseluruhan ada 43 kasus, yang melibatkan sejumlah perusahaan kebun dan tambang.

"Modus kejahatan tersebut adalah melakukan kegiatan perkebunan atau pertambangan di atas kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan," papar Ota.

Selain itu ada pula modus lain yang ditemukan yakni pembukaan lahan dengan cara membakar dan melakukan kegiatan perkebunan tanpa dilengkapi dengan izin usaha perkebunan. Untuk memberantas kejahatan tersebut, lanjut Ota, aparat penegak hukum tidak hanya menerapkan satu undang-undang tetapi menggabungkannya dengan undang-undang terkait lainnya.

"Misalnya penerapan UU Kehutanan dengan UU Perkebunan sebagaimana yang diterapkan di Kalimantan Tengah dan UU Perkebunan dengan UU Lingkungan Hidup seperti kasus yang terjadi di Aceh," kata Ota.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%