Detik.com News
Detik.com
Selasa, 21/05/2013 05:06 WIB

DPR Putuskan Nasib Kurikulum 2013 Pada 23 Mei

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Kemendikbud telah memaparkan rencana implementasi kurikulum 2013 yang akan dimulai pada 15 Juli di 6.325 sekolah eks RSBI dan akreditasi A. DPR akan menyampaikan keputusan persetujuannya pada 23 Mei mendatang.

"Komisi X mendesak Mendikbud untuk segera menyampaikan perubahan anggaran kurikulum 2013 sebesar Rp 829.427.325.000 disertai lampiran alokasi rincian anggaran kurikulum 2013 per kegiatan dalam bentuk RKA-K/L," kata Wakil Ketua Komisi X Asman Abnur, membacakan hasil rapat dengan Kemendikbud, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/5/2013) malam.

"Hal itu untuk menjadi bahan kajian dalam pengambilan keputusan Panja Kurikulum 2013 paling lambat tanggal 23 Mei 2013," lanjutnya.

Kesepakatan tanggal pengambilan keputusan itu dengan catatan, ada satu fraksi yang tak setuju ditentukan tanggal 23 Mei 2013, yaitu fraksi PKS. Namun yang lainnya menyatakan siap dengan tenggat itu.

"Kemudian terhadap paparan Mendikbud tentang persiapan implementasi kurikulum 2013, Komisi X menegaskan dan memberikan catatan: a. Kemendikbud agar menyampaikan kelengkapan dokumen kurikulum 2013 kepada Komisi X DPR RI," tuturnya.

"Kemudian b, Kemendikbud agar menyampaikan data sasaran sekolah implementasi kurikulum 2013 kepada Komisi X dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan," lanjut Asman.

Dalam pemaparan Mendikbud sebelumnya, implementasi kurikulum 2013 direncanakan dimulai pada 15 Juli 2013, kurikulum itu diprioritaskan bagi sekolah eks RSBI dan berakreditasi A yaitu total sebanyak 6.325 sekolah.

Sementara jumlah guru yang akan melaksanakan implementasi kurikulum 2013 itu total sebanyak 55.762 dan siswa sebanyak 1.570.337 siswa. Lalu jumlah buku sebanyak 9.767.280 buku.



(iqb/fjp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%