detikcom
Selasa, 21/05/2013 05:06 WIB

DPR Putuskan Nasib Kurikulum 2013 Pada 23 Mei

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Kemendikbud telah memaparkan rencana implementasi kurikulum 2013 yang akan dimulai pada 15 Juli di 6.325 sekolah eks RSBI dan akreditasi A. DPR akan menyampaikan keputusan persetujuannya pada 23 Mei mendatang.

"Komisi X mendesak Mendikbud untuk segera menyampaikan perubahan anggaran kurikulum 2013 sebesar Rp 829.427.325.000 disertai lampiran alokasi rincian anggaran kurikulum 2013 per kegiatan dalam bentuk RKA-K/L," kata Wakil Ketua Komisi X Asman Abnur, membacakan hasil rapat dengan Kemendikbud, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/5/2013) malam.

"Hal itu untuk menjadi bahan kajian dalam pengambilan keputusan Panja Kurikulum 2013 paling lambat tanggal 23 Mei 2013," lanjutnya.

Kesepakatan tanggal pengambilan keputusan itu dengan catatan, ada satu fraksi yang tak setuju ditentukan tanggal 23 Mei 2013, yaitu fraksi PKS. Namun yang lainnya menyatakan siap dengan tenggat itu.

"Kemudian terhadap paparan Mendikbud tentang persiapan implementasi kurikulum 2013, Komisi X menegaskan dan memberikan catatan: a. Kemendikbud agar menyampaikan kelengkapan dokumen kurikulum 2013 kepada Komisi X DPR RI," tuturnya.

"Kemudian b, Kemendikbud agar menyampaikan data sasaran sekolah implementasi kurikulum 2013 kepada Komisi X dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan," lanjut Asman.

Dalam pemaparan Mendikbud sebelumnya, implementasi kurikulum 2013 direncanakan dimulai pada 15 Juli 2013, kurikulum itu diprioritaskan bagi sekolah eks RSBI dan berakreditasi A yaitu total sebanyak 6.325 sekolah.

Sementara jumlah guru yang akan melaksanakan implementasi kurikulum 2013 itu total sebanyak 55.762 dan siswa sebanyak 1.570.337 siswa. Lalu jumlah buku sebanyak 9.767.280 buku.




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(iqb/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%