Senin, 20/05/2013 19:31 WIB

KPK Bidik Dugaan Korupsi Miliaran di Ditjen Kebudayaan Kemdikbud

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - KPK sudah melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi di Ditjen Kebudayaan. Jadi, apa yang disampaikan Itjen Kemdikbud soal dugaan korupsi itu, sebenarnya sudah ditelusuri KPK.

"Masih melakukan verivikasi data dulu," jelas Ketua KPK Abraham Samad usai 'Peluncuran Pedoman Multidoor untuk Pidana Korporasi' di Hotel Le Meridien, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Menurut Samad, tanpa diminta Irjen Kemdikbud Haryono Umar, kalau misalnya ada petinggi-petinggi diduga melakukan korupsi, KPK akan melakukan investigasi.

"Dan lebih baik misalnya Irjen Kemdikbud memberikan data-data terkait kasus dugaan korupsi tersebut," jelasnya.

Dugaan korupsi di Ditjen Kebudayaan itu berdasarkan laporan dari Itjen Kemdikbud. Data penyimpangan itu mencapai miliaran rupiah. Modusnya dari penunjukan langsung dalam proyek pentas gebyar seni hingga pengadaan buku.




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(kff/ndr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%