Senin, 20/05/2013 18:23 WIB

Hari ke-217 Jokowi

Rusun Relokasi Belum Jadi, Jokowi: Keruk Terus Waduk Pluit, Bukan Gusur

Mulya Nurbilkis - detikNews
Halaman 1 dari 2
(Foto: Mulya Nurbilkis/detikcom)
Jakarta - Beberapa rusun sebagai tempat relokasi warga yang menjadi penghuni Waduk Pluit dan bantarannya belum jadi. Baru ada Rusun Cakung dan Marunda yang siap, sementara lainnya masih akan dibangun. Bila warga menolak ditempatkan di kedua rusun itu, pengerukan waduk akan terus dilakukan.

"Pengerukannya ini akan terus dilakukan dan akan banyak alat masuk ke sini untuk keruk, keruk, keruk. Tapi bukan menggusur, jangan salah lagi, ini mengeruk waduk," kata Gubernur DKI Jokowi saat meninjau pembongkaran area Waduk Pluit, Jakarta Utara, Senin (20/5/2013).

Pengerukan terus dilakukan karena mengejar musim hujan pada bulan Desember. Pada musim hujan, aliran air dari Cideng dan Ciliwung akan masuk ke Waduk Pluit ini.

"Kalau nggak siap lagi, banjir lagi kita," jelas Jokowi.

Relokasi warga, imbuh Jokowi, masih menunggu ketersediaan rusun. Menunggu ketersediaan rusun yang beberapa di antaranya masih dalam proses pembangunan, setidaknya butuh 6 bulan.

"Ini masih lama, warga masih menunggu rusunnya. Yang ada sekarang rusunnya di Marunda, di Cakung juga ada. Tapi kalau warganya tidak mau yang di sana (Marunda dan Cakung) kita akan siapkan. Di Daan Mogot ada, di Muara Baru ada, dan di luar Batang juga ada. Baru dalam proses persiapan," jelas dia.

Ketika ditanya mengenai dialog dengan warga di sekitar Waduk Pluit, Jokowi mengatakan setiap hari selalu bertemu dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Permintaannya, minta disiapkan rusun.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%