detikcom
Senin, 20/05/2013 18:12 WIB

Terancam Dipecat dari DPR, Sukur Nababan: Saya Bukan Tukang Bolos

M Iqbal - detikNews
Sukur Nababan/dpr go.id
Jakarta - Anggota Komisi VI FPDIP Sukur Nababan terancam dipecat karena lebih dari 6 kali tak hadir rapat paripurna. Sukur menegaskan dirinya sakit dan sudah menyerahkan surat itu kepada fraksi dan Badan Kehormatan (BK) DPR.

"Saya sudah jelaskan semua, cek semua absen. Saya bilang saya bukan tukang bolos, saya tidak pernah absen tanpa berita (keterangan)," kata Sukur Nababan kepada detikcom, Senin (20/5/2013). Sukur sendiri tampak hadir dalam sidang paripurna pagi tadi.

Menurutnya, ia mengalami sakit yang membuatnya tak bisa beraktivitas sebagai anggota DPR. Surat keterangan sakit dari Rumah Sakit di Singapura dan Malaysia pun sudah diserahkan kepada fraksi dan BK.

"Ada surat di fraksi yang menyatakan saya benar sakit termasuk izin dari fraksi. Surat izin itu juga sudah diberikan kepada BK tapi mereka bilang terlambat, saya akui staf saya salah tidak menyerahkan surat itu ke BK. Tapi kalau saya salah secara administrasi, silakan hukum konteks adiministrasi," ungkapnya.

Namun menurutnya, kalau hanya karena surat yang terlambat diserahkan ke BK bukan berarti dia tak hadir tanpa keterangan dan pantas dipecat. Ia juga mengaku sudah dipanggil BK dan mengklarifikasi ketidakhadirannya karena sakit itu.

"Jadi kalau saya anggota DPR brengsek ya habisi, tapi kalau saya benar dan tak meninggakan tanggungjawab, saya paham kehadiran dan itu jadi sebuah kewajiban," ucapnya.

"Bagi saya nggak masalah keluar dari DPR, tapi dengan cara yang benar. Tapi saya punya bukti bahwa saya sakit dan saya sudah mengklarifikasi hal itu," imbuh politisi PDIP itu.

Sebelumnya, BK DPR akan menggelar rapat pleno untuk menyampaikan kesimpulan BK atas absensi Sukur Nababan yang telah lebih dari 6 kali tak hadir rapat paripurna. BK telah mengklarifiikasi hal itu kepada Sukur.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(iqb/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
52%
Kontra
48%