detikcom
Senin, 20/05/2013 18:12 WIB

Terancam Dipecat dari DPR, Sukur Nababan: Saya Bukan Tukang Bolos

M Iqbal - detikNews
Sukur Nababan/dpr go.id
Jakarta - Anggota Komisi VI FPDIP Sukur Nababan terancam dipecat karena lebih dari 6 kali tak hadir rapat paripurna. Sukur menegaskan dirinya sakit dan sudah menyerahkan surat itu kepada fraksi dan Badan Kehormatan (BK) DPR.

"Saya sudah jelaskan semua, cek semua absen. Saya bilang saya bukan tukang bolos, saya tidak pernah absen tanpa berita (keterangan)," kata Sukur Nababan kepada detikcom, Senin (20/5/2013). Sukur sendiri tampak hadir dalam sidang paripurna pagi tadi.

Menurutnya, ia mengalami sakit yang membuatnya tak bisa beraktivitas sebagai anggota DPR. Surat keterangan sakit dari Rumah Sakit di Singapura dan Malaysia pun sudah diserahkan kepada fraksi dan BK.

"Ada surat di fraksi yang menyatakan saya benar sakit termasuk izin dari fraksi. Surat izin itu juga sudah diberikan kepada BK tapi mereka bilang terlambat, saya akui staf saya salah tidak menyerahkan surat itu ke BK. Tapi kalau saya salah secara administrasi, silakan hukum konteks adiministrasi," ungkapnya.

Namun menurutnya, kalau hanya karena surat yang terlambat diserahkan ke BK bukan berarti dia tak hadir tanpa keterangan dan pantas dipecat. Ia juga mengaku sudah dipanggil BK dan mengklarifikasi ketidakhadirannya karena sakit itu.

"Jadi kalau saya anggota DPR brengsek ya habisi, tapi kalau saya benar dan tak meninggakan tanggungjawab, saya paham kehadiran dan itu jadi sebuah kewajiban," ucapnya.

"Bagi saya nggak masalah keluar dari DPR, tapi dengan cara yang benar. Tapi saya punya bukti bahwa saya sakit dan saya sudah mengklarifikasi hal itu," imbuh politisi PDIP itu.

Sebelumnya, BK DPR akan menggelar rapat pleno untuk menyampaikan kesimpulan BK atas absensi Sukur Nababan yang telah lebih dari 6 kali tak hadir rapat paripurna. BK telah mengklarifiikasi hal itu kepada Sukur.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(iqb/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%