detikcom
Senin, 20/05/2013 17:49 WIB

Anggota DPR: Jenjang Karir Moeldoko Lebih Bagus dari Pramono Edhie

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Makassar - Tidak keliru Presiden SBY menunjuk Letjen Moeldoko sebagai KSAD yang baru. Jenjang karir militer perwira tinggi TNI AD ini bahkan lebih baik dibandingkan Jendral Pramono Edhie yang akan dia gantikan.

Demikian penilaian anggota Fraksi Golkar DPR RI Marsekal Madya (purn) Basri Sidehabi. Mantan Inspektur Jenderal Mabes TNI ini ditemui wartawan di sela kegiatan CAPDI di Makassar, Senin (20/5/2013).

"Pramono pernah jadi ajudan Presiden Megawati selama 6 tahun, dari pengembangan kepemimpinan mungkin bagus. Tapi dari segi kemiliteran tidak, berbeda dengan Moeldoko yang pernah menjadi Kasdam Jaya, Pangdam Tanjung Pura, Pangdam Siliwangi lalu Wakasad. Jenjang karir Moeldoko lebih bagus dari Pramono," ujar Basri.

Dia berharap KSAD baru mampu mencegah terulangnya kasus kekerasan oleh oknum prajurit TNI AD. Seperti yang terjadi pada kasus penyerangan di Lapas Cebongan dan Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU). Ia juga berpesan agar Moeldoko lebih mengerti terkait persoalan-persoalan sosial, apalagi jika berkaitan dengan para prajurit TNI AD.

"Tindakan-tindakan indisipliner dan aksi main hakim sendiri melawan premanisme itu tidak boleh terulang, kalau ini terjadi artinya komandannya tidak didengar atau tidak dipercaya oleh bawahannya," pungkas alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 1974 ini.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mna/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%