Detik.com News
Detik.com
Senin, 20/05/2013 17:49 WIB

Anggota DPR: Jenjang Karir Moeldoko Lebih Bagus dari Pramono Edhie

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Makassar - Tidak keliru Presiden SBY menunjuk Letjen Moeldoko sebagai KSAD yang baru. Jenjang karir militer perwira tinggi TNI AD ini bahkan lebih baik dibandingkan Jendral Pramono Edhie yang akan dia gantikan.

Demikian penilaian anggota Fraksi Golkar DPR RI Marsekal Madya (purn) Basri Sidehabi. Mantan Inspektur Jenderal Mabes TNI ini ditemui wartawan di sela kegiatan CAPDI di Makassar, Senin (20/5/2013).

"Pramono pernah jadi ajudan Presiden Megawati selama 6 tahun, dari pengembangan kepemimpinan mungkin bagus. Tapi dari segi kemiliteran tidak, berbeda dengan Moeldoko yang pernah menjadi Kasdam Jaya, Pangdam Tanjung Pura, Pangdam Siliwangi lalu Wakasad. Jenjang karir Moeldoko lebih bagus dari Pramono," ujar Basri.

Dia berharap KSAD baru mampu mencegah terulangnya kasus kekerasan oleh oknum prajurit TNI AD. Seperti yang terjadi pada kasus penyerangan di Lapas Cebongan dan Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU). Ia juga berpesan agar Moeldoko lebih mengerti terkait persoalan-persoalan sosial, apalagi jika berkaitan dengan para prajurit TNI AD.

"Tindakan-tindakan indisipliner dan aksi main hakim sendiri melawan premanisme itu tidak boleh terulang, kalau ini terjadi artinya komandannya tidak didengar atau tidak dipercaya oleh bawahannya," pungkas alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 1974 ini.

(mna/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%