detikcom
Senin, 20/05/2013 16:41 WIB

Chatib Basri Jadi Menkeu, JK: Sudah Diduga, Dia Oke

Ramdhan Muhaimin - detikNews
Chatib Basri.
Makassar - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk Chatib Basri menjadi Menteri Keuangan yang baru menggantikan Agus Martowardojo. Keterpilihan Chatib menjadi Menkeu sudah diduga mantan Wapres RI Jusuf Kalla.

"Sudah diduga itu," ujar JK di sela-sela konferensi Centrist Asia Pacific Democrats International (CAPDI) di Makassar, Sulsel, Senin (20/5/2013).

JK mengatakan pilihan SBY menunjuk mantan staf khusus Menteri Keuangan tersebut sebagai Menkeu adalah pilihan yang tepat. Menurutnya, Chatib merupakan sosok akademisi yang sangat baik di universitas. Pengalamannya di bidang keuangan juga sangat mendukung bagi tugasnya yang baru sebagai menkeu.

"Pengalamannya di lapangan cukup banyak. Pernah di BKPM juga di swasta. Dia oke lah," tuturnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi menunjuk Muhammad Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Agus Martowardojo. Chatib Basri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Dengan mempertimbangkan berbagai aspek saya beri keprecayaan dan penugasan kepada Muhammad Chatib Basri jadi Menteri Keuangan baru. Chatib Basri adalah seorang ekonom yang memiliki pengalaman yang luas. Sekarang yang bersangkutan adalah kepala BKPM," jelas SBY di Istana Negara, Senin (20/5/2013).



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rmd/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%