Senin, 20/05/2013 16:41 WIB

Chatib Basri Jadi Menkeu, JK: Sudah Diduga, Dia Oke

Ramdhan Muhaimin - detikNews
Chatib Basri.
Makassar - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk Chatib Basri menjadi Menteri Keuangan yang baru menggantikan Agus Martowardojo. Keterpilihan Chatib menjadi Menkeu sudah diduga mantan Wapres RI Jusuf Kalla.

"Sudah diduga itu," ujar JK di sela-sela konferensi Centrist Asia Pacific Democrats International (CAPDI) di Makassar, Sulsel, Senin (20/5/2013).

JK mengatakan pilihan SBY menunjuk mantan staf khusus Menteri Keuangan tersebut sebagai Menkeu adalah pilihan yang tepat. Menurutnya, Chatib merupakan sosok akademisi yang sangat baik di universitas. Pengalamannya di bidang keuangan juga sangat mendukung bagi tugasnya yang baru sebagai menkeu.

"Pengalamannya di lapangan cukup banyak. Pernah di BKPM juga di swasta. Dia oke lah," tuturnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi menunjuk Muhammad Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Agus Martowardojo. Chatib Basri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Dengan mempertimbangkan berbagai aspek saya beri keprecayaan dan penugasan kepada Muhammad Chatib Basri jadi Menteri Keuangan baru. Chatib Basri adalah seorang ekonom yang memiliki pengalaman yang luas. Sekarang yang bersangkutan adalah kepala BKPM," jelas SBY di Istana Negara, Senin (20/5/2013).


(rmd/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%