detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Kamis, 17/04/2014 07:54 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 20/05/2013 16:10 WIB

Akhir Perseteruan Prabowo Vs Oesman Sapta Berebut Logo HKTI

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Seteru Prabowo Subianto vs Osman Sapta berakhir seiring putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Dalam vonisnya, MA menguatkan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang sah adalah yang bernaung di bawah kepemimpinan Prabowo.

Seperti dilansir dalam website MA, Senin (20/5/2013), kasus ini bermula saat Prabowo menggugat Osman Sapta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada 24 Februari 2011 karena Osman Sapta menggunakan logo HKTI. Dalam perjalanannya, kubu HKTI Osman telah dipanggil layak, baik lewat surat maupun lewat media massa.

Namun, hingga putusan dibacakan pada 9 Juni 2011, Oesman atau yang mewakili tidak pernah hadir. PN Jakpus dalam amar nomor 24/HAK CIPTA/2011/PN.NIAGA.JKT.PST memutuskan hak cipta logo HKTI yang diajukan oleh Osmman Sapta dibatalkan.

Mengetahui vonis ini, Osman tidak terima lalu mengajukan upaya hukum verzet ke PN Jakpus. Namun pada 26 April 2012 PN Jakpus tetap bergeming. PN Jakpus tetap pada pendiriannya yaitu Oesman telah dipanggil secara patut tetapi tidak pernah hadir sehingga putusan tak berubah.

"Menyatakan HKTI Prabowo sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas seni logo HKTI. Memerintahkan Ditjan HAKI Kemenkum HAM tunduk atas putusan ini dan menghapus pendaftaran merek hak cipta atas seni logo HKTI nomor 049524 tanggal 22 Desember 2010 dari daftar ciptaan umum Ditjen HAKI," demikian putus PN Jakpus.

Putusan verzet ini dihadiri kuasa hukum Osman. Mendengar hal ini, kubu HKTI Oesman pun mengajukan kasasi. Namun lagi-lagi, upaya Oesman menemui jalan buntu.

"Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi," bunyi putusan MA yang diadili oleh Prof Dr Rehngena Purba, Syamsul Maarif dan Djafni Djamal.

Dalam putusan sidang kasasi yang diketok pada 15 Oktober 2012 ini, MA berpendapat bahwa HKTI Osman tidak berhasil membuktikan dalil perlawanannya.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(asp/van)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
84%
Kontra
16%