detikcom
Senin, 20/05/2013 16:10 WIB

Akhir Perseteruan Prabowo Vs Oesman Sapta Berebut Logo HKTI

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Seteru Prabowo Subianto vs Osman Sapta berakhir seiring putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Dalam vonisnya, MA menguatkan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang sah adalah yang bernaung di bawah kepemimpinan Prabowo.

Seperti dilansir dalam website MA, Senin (20/5/2013), kasus ini bermula saat Prabowo menggugat Osman Sapta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada 24 Februari 2011 karena Osman Sapta menggunakan logo HKTI. Dalam perjalanannya, kubu HKTI Osman telah dipanggil layak, baik lewat surat maupun lewat media massa.

Namun, hingga putusan dibacakan pada 9 Juni 2011, Oesman atau yang mewakili tidak pernah hadir. PN Jakpus dalam amar nomor 24/HAK CIPTA/2011/PN.NIAGA.JKT.PST memutuskan hak cipta logo HKTI yang diajukan oleh Osmman Sapta dibatalkan.

Mengetahui vonis ini, Osman tidak terima lalu mengajukan upaya hukum verzet ke PN Jakpus. Namun pada 26 April 2012 PN Jakpus tetap bergeming. PN Jakpus tetap pada pendiriannya yaitu Oesman telah dipanggil secara patut tetapi tidak pernah hadir sehingga putusan tak berubah.

"Menyatakan HKTI Prabowo sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas seni logo HKTI. Memerintahkan Ditjan HAKI Kemenkum HAM tunduk atas putusan ini dan menghapus pendaftaran merek hak cipta atas seni logo HKTI nomor 049524 tanggal 22 Desember 2010 dari daftar ciptaan umum Ditjen HAKI," demikian putus PN Jakpus.

Putusan verzet ini dihadiri kuasa hukum Osman. Mendengar hal ini, kubu HKTI Oesman pun mengajukan kasasi. Namun lagi-lagi, upaya Oesman menemui jalan buntu.

"Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi," bunyi putusan MA yang diadili oleh Prof Dr Rehngena Purba, Syamsul Maarif dan Djafni Djamal.

Dalam putusan sidang kasasi yang diketok pada 15 Oktober 2012 ini, MA berpendapat bahwa HKTI Osman tidak berhasil membuktikan dalil perlawanannya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/van)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%