detikcom
Senin, 20/05/2013 15:35 WIB

7 Pesan SBY untuk Calon KSAD Letjen Moeldoko

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Presiden SBY menunjuk Letjen Moeldoko menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo sebagai KSAD. Ada tujuh pesan yang disampaikan oleh SBY untuk Letjen Moeldoko, mulai dari alutista hingga netralitas dalam Pemilu dan Pilpres 2014.

"Beliau ada arahan antara lain tujuh butir kepada saya sebagai KSAD yang akan digantikan Pak Muldoko. Di antaranya kepemimpinan TNI saat
ini sudah berada pada jalan yang benar, beliau meminta dilanjutkan," ujar Pramono Edhie di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Dua, TNI yang diharapkan rakyat adalah TNI yang profesional. Perlu ada kemantapan mengemban tugas dan agar
dilanjutkan, ditingkatkan dan disempurnakan termasuk modernisasi alutsista khususnya Angkatan Darat.

"Kesejahteraan prajurit dan keluarganya seiring dengan apa yang dilakukan pemerintah dengan gaji yang mengikuti perkembangan ekonomi. Perumahan, pendidikan dan pembangunan markas TNI," imbuhnya tentang pesan ke tiga.

Empat, kekuatan TNI itu adanya kedekatan dan kebersamaan dengan rakyat. Lima, penting untuk menjaga kekompakan internal TNI AD, TNI
dengan rakyat, TNI darat, laut dan udara juga dengan Kepolisian.

"Mungkn ini perlu dalam memberikan bantuan kepada Kepolisian agar tidak terkendala," jelasnya.

Enam, agar langkah-langkah dalam penertiban dan pengadaan alutsista dan keuangannya harus dilaksanakan secara transparan, terbuka sehingga
tidak ada kesan penggunaan anggaran yang tidak tepat.

"Terakhir menghadapi Pemilu 2014 presiden menekankan TNI AD yang netral dan tidak berpolitik praktis. Sebetulnya ini sudah ditunjukkan pada pelaksanaan 2009. Kalau 2009 bisa, kenapa 2014 tidak bisa? Itulah tujuh poin yang disampaikan presiden kepada saya dan Letjen Muldoko," tutupnya.




Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mpr/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%