detikcom

Senin, 20/05/2013 15:35 WIB

7 Pesan SBY untuk Calon KSAD Letjen Moeldoko

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Presiden SBY menunjuk Letjen Moeldoko menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo sebagai KSAD. Ada tujuh pesan yang disampaikan oleh SBY untuk Letjen Moeldoko, mulai dari alutista hingga netralitas dalam Pemilu dan Pilpres 2014.

"Beliau ada arahan antara lain tujuh butir kepada saya sebagai KSAD yang akan digantikan Pak Muldoko. Di antaranya kepemimpinan TNI saat
ini sudah berada pada jalan yang benar, beliau meminta dilanjutkan," ujar Pramono Edhie di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Dua, TNI yang diharapkan rakyat adalah TNI yang profesional. Perlu ada kemantapan mengemban tugas dan agar
dilanjutkan, ditingkatkan dan disempurnakan termasuk modernisasi alutsista khususnya Angkatan Darat.

"Kesejahteraan prajurit dan keluarganya seiring dengan apa yang dilakukan pemerintah dengan gaji yang mengikuti perkembangan ekonomi. Perumahan, pendidikan dan pembangunan markas TNI," imbuhnya tentang pesan ke tiga.

Empat, kekuatan TNI itu adanya kedekatan dan kebersamaan dengan rakyat. Lima, penting untuk menjaga kekompakan internal TNI AD, TNI
dengan rakyat, TNI darat, laut dan udara juga dengan Kepolisian.

"Mungkn ini perlu dalam memberikan bantuan kepada Kepolisian agar tidak terkendala," jelasnya.

Enam, agar langkah-langkah dalam penertiban dan pengadaan alutsista dan keuangannya harus dilaksanakan secara transparan, terbuka sehingga
tidak ada kesan penggunaan anggaran yang tidak tepat.

"Terakhir menghadapi Pemilu 2014 presiden menekankan TNI AD yang netral dan tidak berpolitik praktis. Sebetulnya ini sudah ditunjukkan pada pelaksanaan 2009. Kalau 2009 bisa, kenapa 2014 tidak bisa? Itulah tujuh poin yang disampaikan presiden kepada saya dan Letjen Muldoko," tutupnya.




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mpr/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
60%
Kontra
40%