detikcom
Senin, 20/05/2013 15:11 WIB

Mengenal Lebih Dekat Letjen Moeldoko, KSAD yang Baru

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Letnan Jenderal (Letjen) Moeldoko ditunjuk Presiden SBY sebagai suksesor Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Pramono Edhie Wibowo yang memasuki masa pensiun. Moeldoko mengemban tugas menjadikan TNI AD yang kapabel, profesional dan dekat dengan rakyat.

Moeldoko adalah lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil) 1981. Lepas dari pendidikan, Moeldoko menduduki jabatan yang cukup strategis seperti Wadan Yonif 202/Tajimalela, Danyonif 201/Jaya Yudha, Dandim 0501 BS/Jakarta Pusat, Sespri Wakasad, Pabandya-3 Ops PB-IV/Sopsad.

Karier Moeldoko makin bersinar saat dirinya yang kala itu menjabat sebagai Panglima Divisi I Kostrad (Pangdivif-1 Kostrad) dipindahtugaskan sebagai Pangdam pertama Kodam Tanjungpura pada tahun 2010.

Kodam Tanjungpura yang dipimpinnya membawahi dua wilayah yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Khususnya Kalbar, wilayah itu berhadapan langsung dengan daerah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan sangat strategis.

"Tidak ada kawasan perbatasan yang dianggap tidak rawan. Semuanya rawan untuk kedaulatan negara,” kata ayah dari dua anak ini.

Pada tahun 2010, peraih bintang Adhi Makayasa itu ditugasi memimpin Kodam Siliwangi menggantikan Pramono Edhie Wibowo yang diangkat menjadi Pangkostrad.

Moeldoko dikenal tegas dalam memimpin pasukannya dan memerintahkan bawahannya patuh terhadap hukum. Misalnya dengan tidak melakukan pelanggaran kecil seperti melanggar peraturan lalu lintas, tidak arogan di jalan raya, tidak melakukan disersi serta serta menghindari narkoba.Next

Halaman 1 2
(fiq/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
54%
Kontra
46%