detikcom
Senin, 20/05/2013 13:33 WIB

Sidang Bioremediasi Chevron

Kubu Terdakwa Curiga Saksi Ahli Berbohong Soal Riwayat Akademis

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Kuasa hukum tim leader produksi Sumatera Lights South (SLS) Kukuh Kertasafari mencurigai kemampuan akedemik saksi ahli Edison Effendy. Bahkan Edison dipertanyakan kebenarannya pernah berkuliah di ITB.

Kejadian ini terjadi dalam siadang lanjutan kasus dugaan korupsi bioremediasi di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (20/5/2013).

"Apa ahli pernah belajar di ITB?" tanya kuasa hukum Maqdir Ismail.

"Pernah S2 dan S3," jawab Edison.

"Nanti saya tunjukan surat keterangan tidak pernah berkuliah S1 di ITB," tegas Maqdir yang tetap dibantah oleh Edison.

Dalam persidangan ini, kubu Kukuh justru lebih banyak mempertanyakan mengenai proses pemeriksaan Edison. Meski hendak didengar dalam kapasitasnya sebagai seoang ahli, namun Edison justru lebih sering menjawab pertanyaan di luar akademis.

Beberapa kali jawaban Edison juga memancing emosi kuasa hukum. Pasalnya Edison sering kali menjawab dengan seenaknya. Seperti contoh saat Edison diminta menjelaskan salah satu teori bioremidasi dari belasan teori yang ia ketahui.

"Maaf saya nggak ada waktu untuk menjelaskan," tegasnya.

Ada yang menarik dalam sidang kali ini. Terdakwa Kukuh dalam persidangan memakai baju lapangan Chevron berwarna biru. Dan saat Edison diperiksa, tiga anggota polisi terlihat duduk berjaga di belakang deretan kursi kuasa hukum. Perlakuan yang tidak biasa saat sidang digelar.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mok/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%