detikcom
Senin, 20/05/2013 13:27 WIB

Itjen: EO yang Gelar Acara di Ditjen Kebudayaan Bisa Dipidana Korupsi

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Inspektorat Jenderal Kemendikbud meminta KPK turun tangan menyidik kasus dugaan korupsi di Ditjen Kebudayaan. Mantan pimpinan KPK yang kini menjadi Irjen Kemendikbud Haryono Umar menyebut, dugaan korupsi itu bisa menyeret even organizer (EO) yang menggelar acara semacam pentas seni.

"Kalau KPK yang menangani bisa kena EO-nya," kata Haryono di Kantor Kemendikbud, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Menurut Haryono, nilai kerugian negara miliaran rupiah. Dugaan korupsi dilakukan dengan modus menggelar acara dan juga pengadaan buku.

"Nilainya kerugiannya nggak sampai Rp 200 miliar. Jadi kan kegiatan kecil-kecil, tapi banyak. Saya lupa EO-nya mana saja," jelas Haryono.

Laporan ini sudah diberikan ke Mendikbud M Nuh sejak April lalu. Tapi sayangnya hingga Mei belum ada tindak lanjut. Ada juga rekomendasi pejabat yang mesti diberi sanksi. Laporan Itjen ini berdasarkan data APBNP 2012.

"Ini baru saya investigasi sejak Direktorat Kebudayaan gabung dengan kita. Ini kan masalah pendidikan dan pendidikan itu kan untuk publik karena uangnya dari publik," tuturnya.

Salah satu modus yang dilakukan dalam kegiatan itu yakni tidak adanya tender. Padahal menurut Haryono, setiap proyek di atas Rp 200 juta wajib ditenderkan.

"Ini banyak lho ya yang mengadu kepada kita. Alamat pengaduan ada langsung ke kita, ada yang ke menteri. Banyak itu pengaduanya. Bukan cuma masalah ini lho ya," tutupnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%