Senin, 20/05/2013 13:27 WIB

Itjen: EO yang Gelar Acara di Ditjen Kebudayaan Bisa Dipidana Korupsi

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Inspektorat Jenderal Kemendikbud meminta KPK turun tangan menyidik kasus dugaan korupsi di Ditjen Kebudayaan. Mantan pimpinan KPK yang kini menjadi Irjen Kemendikbud Haryono Umar menyebut, dugaan korupsi itu bisa menyeret even organizer (EO) yang menggelar acara semacam pentas seni.

"Kalau KPK yang menangani bisa kena EO-nya," kata Haryono di Kantor Kemendikbud, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Menurut Haryono, nilai kerugian negara miliaran rupiah. Dugaan korupsi dilakukan dengan modus menggelar acara dan juga pengadaan buku.

"Nilainya kerugiannya nggak sampai Rp 200 miliar. Jadi kan kegiatan kecil-kecil, tapi banyak. Saya lupa EO-nya mana saja," jelas Haryono.

Laporan ini sudah diberikan ke Mendikbud M Nuh sejak April lalu. Tapi sayangnya hingga Mei belum ada tindak lanjut. Ada juga rekomendasi pejabat yang mesti diberi sanksi. Laporan Itjen ini berdasarkan data APBNP 2012.

"Ini baru saya investigasi sejak Direktorat Kebudayaan gabung dengan kita. Ini kan masalah pendidikan dan pendidikan itu kan untuk publik karena uangnya dari publik," tuturnya.

Salah satu modus yang dilakukan dalam kegiatan itu yakni tidak adanya tender. Padahal menurut Haryono, setiap proyek di atas Rp 200 juta wajib ditenderkan.

"Ini banyak lho ya yang mengadu kepada kita. Alamat pengaduan ada langsung ke kita, ada yang ke menteri. Banyak itu pengaduanya. Bukan cuma masalah ini lho ya," tutupnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%