Detik.com News
Detik.com
Senin, 20/05/2013 13:27 WIB

Itjen: EO yang Gelar Acara di Ditjen Kebudayaan Bisa Dipidana Korupsi

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Inspektorat Jenderal Kemendikbud meminta KPK turun tangan menyidik kasus dugaan korupsi di Ditjen Kebudayaan. Mantan pimpinan KPK yang kini menjadi Irjen Kemendikbud Haryono Umar menyebut, dugaan korupsi itu bisa menyeret even organizer (EO) yang menggelar acara semacam pentas seni.

"Kalau KPK yang menangani bisa kena EO-nya," kata Haryono di Kantor Kemendikbud, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Menurut Haryono, nilai kerugian negara miliaran rupiah. Dugaan korupsi dilakukan dengan modus menggelar acara dan juga pengadaan buku.

"Nilainya kerugiannya nggak sampai Rp 200 miliar. Jadi kan kegiatan kecil-kecil, tapi banyak. Saya lupa EO-nya mana saja," jelas Haryono.

Laporan ini sudah diberikan ke Mendikbud M Nuh sejak April lalu. Tapi sayangnya hingga Mei belum ada tindak lanjut. Ada juga rekomendasi pejabat yang mesti diberi sanksi. Laporan Itjen ini berdasarkan data APBNP 2012.

"Ini baru saya investigasi sejak Direktorat Kebudayaan gabung dengan kita. Ini kan masalah pendidikan dan pendidikan itu kan untuk publik karena uangnya dari publik," tuturnya.

Salah satu modus yang dilakukan dalam kegiatan itu yakni tidak adanya tender. Padahal menurut Haryono, setiap proyek di atas Rp 200 juta wajib ditenderkan.

"Ini banyak lho ya yang mengadu kepada kita. Alamat pengaduan ada langsung ke kita, ada yang ke menteri. Banyak itu pengaduanya. Bukan cuma masalah ini lho ya," tutupnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%