Detik.com News
Detik.com
Senin, 20/05/2013 12:35 WIB

Ini 3 Pasal Pidana yang Dijerat ke Aiptu Labora

Rivki - detikNews
Ini 3 Pasal Pidana yang Dijerat ke Aiptu Labora Labora Sitorus (kiri).
Jakarta - Aiptu Labora Sitorus (LS) kini menjadi tahanan atas kasus dugaan rekening gendut. Kepada anggota Polres Sorong, Papua, itu akan dikenakan UU tentang penimbunan BBM, penyelundupan kayu dan tindak pidana pencucian uang.

Demikian ungkap Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar tentang dasar hukum yang akan dikenakan kepada Labora Sitorus dalam proses hukum kelak. Keterangan dia sampaikan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin (20/5/2013).

"Terkait dengan dugaan penimbunan BBM Aiptu LS diduga melanggar pasal 53 (b) JO pasal 23 ayat 2 (b) UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Merujuk pasal ini ancaman penjara 3 tahun," kata Boy.

Terkait dugaan tindak pidana penyelundupan kayu. Aiptu LS akan dijerat dengan pasal undang-undang Tindak Pidana Kehutanan. Yaitu UU 19/2004 tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 (F) dan (A)," jelas Boy.

Polisi juga akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait masalah rekening dan transaksi Aiptu LS yang mencurigakan.

"Juga akan dijerat dengan UU No 8/2010 tentang TPPU, pasal 3,4,5 atau 6. Dengan ancaman pidana 7 tahun penjara," ucapnya.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rvk/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%