detikcom
Senin, 20/05/2013 12:35 WIB

Ini 3 Pasal Pidana yang Dijerat ke Aiptu Labora

Rivki - detikNews
Labora Sitorus (kiri).
Jakarta - Aiptu Labora Sitorus (LS) kini menjadi tahanan atas kasus dugaan rekening gendut. Kepada anggota Polres Sorong, Papua, itu akan dikenakan UU tentang penimbunan BBM, penyelundupan kayu dan tindak pidana pencucian uang.

Demikian ungkap Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar tentang dasar hukum yang akan dikenakan kepada Labora Sitorus dalam proses hukum kelak. Keterangan dia sampaikan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin (20/5/2013).

"Terkait dengan dugaan penimbunan BBM Aiptu LS diduga melanggar pasal 53 (b) JO pasal 23 ayat 2 (b) UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Merujuk pasal ini ancaman penjara 3 tahun," kata Boy.

Terkait dugaan tindak pidana penyelundupan kayu. Aiptu LS akan dijerat dengan pasal undang-undang Tindak Pidana Kehutanan. Yaitu UU 19/2004 tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 (F) dan (A)," jelas Boy.

Polisi juga akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait masalah rekening dan transaksi Aiptu LS yang mencurigakan.

"Juga akan dijerat dengan UU No 8/2010 tentang TPPU, pasal 3,4,5 atau 6. Dengan ancaman pidana 7 tahun penjara," ucapnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%