Senin, 20/05/2013 12:35 WIB

Ini 3 Pasal Pidana yang Dijerat ke Aiptu Labora

Rivki - detikNews
Labora Sitorus (kiri).
Jakarta - Aiptu Labora Sitorus (LS) kini menjadi tahanan atas kasus dugaan rekening gendut. Kepada anggota Polres Sorong, Papua, itu akan dikenakan UU tentang penimbunan BBM, penyelundupan kayu dan tindak pidana pencucian uang.

Demikian ungkap Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar tentang dasar hukum yang akan dikenakan kepada Labora Sitorus dalam proses hukum kelak. Keterangan dia sampaikan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin (20/5/2013).

"Terkait dengan dugaan penimbunan BBM Aiptu LS diduga melanggar pasal 53 (b) JO pasal 23 ayat 2 (b) UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Merujuk pasal ini ancaman penjara 3 tahun," kata Boy.

Terkait dugaan tindak pidana penyelundupan kayu. Aiptu LS akan dijerat dengan pasal undang-undang Tindak Pidana Kehutanan. Yaitu UU 19/2004 tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 (F) dan (A)," jelas Boy.

Polisi juga akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait masalah rekening dan transaksi Aiptu LS yang mencurigakan.

"Juga akan dijerat dengan UU No 8/2010 tentang TPPU, pasal 3,4,5 atau 6. Dengan ancaman pidana 7 tahun penjara," ucapnya.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
42%
Kontra
58%