detikcom

Senin, 20/05/2013 12:35 WIB

Ini 3 Pasal Pidana yang Dijerat ke Aiptu Labora

Rivki - detikNews
Labora Sitorus (kiri).
Jakarta - Aiptu Labora Sitorus (LS) kini menjadi tahanan atas kasus dugaan rekening gendut. Kepada anggota Polres Sorong, Papua, itu akan dikenakan UU tentang penimbunan BBM, penyelundupan kayu dan tindak pidana pencucian uang.

Demikian ungkap Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar tentang dasar hukum yang akan dikenakan kepada Labora Sitorus dalam proses hukum kelak. Keterangan dia sampaikan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin (20/5/2013).

"Terkait dengan dugaan penimbunan BBM Aiptu LS diduga melanggar pasal 53 (b) JO pasal 23 ayat 2 (b) UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Merujuk pasal ini ancaman penjara 3 tahun," kata Boy.

Terkait dugaan tindak pidana penyelundupan kayu. Aiptu LS akan dijerat dengan pasal undang-undang Tindak Pidana Kehutanan. Yaitu UU 19/2004 tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 (F) dan (A)," jelas Boy.

Polisi juga akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait masalah rekening dan transaksi Aiptu LS yang mencurigakan.

"Juga akan dijerat dengan UU No 8/2010 tentang TPPU, pasal 3,4,5 atau 6. Dengan ancaman pidana 7 tahun penjara," ucapnya.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rvk/lh)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Penangkapan BW Adalah Balas Dendam Polri ke KPK

Banyak pihak yang mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim Polri. Bahkan, mantan Plt Pimpinan KPK Mas Ahmad Santosa berpendapat penangkapan oleh Polri terhadap BW merupakan tindakan balas dendam terkait penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK. Bila Anda setuju dengan Mas Ahmad Santosa, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%