detikcom
Senin, 20/05/2013 12:13 WIB

Korban Longsor Gugat PT Freeport Rp 1,1 Triliun

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Korban longsor tambang bawah tanah Big Gossan menggugat PT Freeport Indonesia (PTFI). Tak tanggung-tanggung, kecelakaan kerja yang disebut terburuk ini digugat Rp 1,1 triliun

"Kami merasa ini tragedi kecelakaan kerja paling buruk dalam sejarah negara kita dan kami minta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan kontrak kerja PT Freeport, dan melarang penambangan PT Freeport di Indonesia," kata pengacara korban, Habiburokhman saat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jalan Gadjah Mada, Senin (20/5/2013).

Habiburokhman menjadi kuasa hukum korban Arief Puoyono dan Setya Wijayantara. Dalam gugatannya, PT Freeport telah lalai menjalankan kewajibannya memenuhi Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan kerja (K3) sehingga terjadi kecelakaan longsor terowongan pada Selasa (14/5) lalu.

"Pengabaian K3 adalah pelanggaran serius terhadap pasal 86 UU No 13/2003 tentang ketenagakerjaan dan pasal 5 PP No 50/2012 tentang sistem K3," ujar Habibburokhman.

Atas nama Federasi Serikat Pekerja BUMN, pemohon meminta PN Jakpus membatalkan kontrak karya PT Freeport, menghentikan penambangan di Indonesia, memberikan santunan masing-masing Rp 25 miliar untuk korban selamat dan Rp 50 miliar untuk korban meninggal sejumlah 11 orang. Total gugatan Rp 1,175 triliun. Jumlah ini belum ditambah dengan bertambahnya korban yang meninggal pagi ini sebanyak 3 orang.

"Kita lihat British Petroleum di Amerika dilarang beroperasi karena kecelakaan kerja di Teluk Meksiko. Hal yang sama juga kami minta di sini," ujar Habiburokhman.

Seperti yang diketahui, longsor terowongan di PT Freeport membuat 38 pekerja terperangkap dan sebagian besar telah dievakuasi. Korban tewas akibat kecelakaan ini telah mencapai 14 orang.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(vid/asp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%