detikcom
Senin, 20/05/2013 12:13 WIB

Korban Longsor Gugat PT Freeport Rp 1,1 Triliun

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Korban longsor tambang bawah tanah Big Gossan menggugat PT Freeport Indonesia (PTFI). Tak tanggung-tanggung, kecelakaan kerja yang disebut terburuk ini digugat Rp 1,1 triliun

"Kami merasa ini tragedi kecelakaan kerja paling buruk dalam sejarah negara kita dan kami minta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan kontrak kerja PT Freeport, dan melarang penambangan PT Freeport di Indonesia," kata pengacara korban, Habiburokhman saat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jalan Gadjah Mada, Senin (20/5/2013).

Habiburokhman menjadi kuasa hukum korban Arief Puoyono dan Setya Wijayantara. Dalam gugatannya, PT Freeport telah lalai menjalankan kewajibannya memenuhi Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan kerja (K3) sehingga terjadi kecelakaan longsor terowongan pada Selasa (14/5) lalu.

"Pengabaian K3 adalah pelanggaran serius terhadap pasal 86 UU No 13/2003 tentang ketenagakerjaan dan pasal 5 PP No 50/2012 tentang sistem K3," ujar Habibburokhman.

Atas nama Federasi Serikat Pekerja BUMN, pemohon meminta PN Jakpus membatalkan kontrak karya PT Freeport, menghentikan penambangan di Indonesia, memberikan santunan masing-masing Rp 25 miliar untuk korban selamat dan Rp 50 miliar untuk korban meninggal sejumlah 11 orang. Total gugatan Rp 1,175 triliun. Jumlah ini belum ditambah dengan bertambahnya korban yang meninggal pagi ini sebanyak 3 orang.

"Kita lihat British Petroleum di Amerika dilarang beroperasi karena kecelakaan kerja di Teluk Meksiko. Hal yang sama juga kami minta di sini," ujar Habiburokhman.

Seperti yang diketahui, longsor terowongan di PT Freeport membuat 38 pekerja terperangkap dan sebagian besar telah dievakuasi. Korban tewas akibat kecelakaan ini telah mencapai 14 orang.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%