Detik.com News
Detik.com
Senin, 20/05/2013 12:13 WIB

Korban Longsor Gugat PT Freeport Rp 1,1 Triliun

Prins David Saut - detikNews
Korban Longsor Gugat PT Freeport Rp 1,1 Triliun
Jakarta - Korban longsor tambang bawah tanah Big Gossan menggugat PT Freeport Indonesia (PTFI). Tak tanggung-tanggung, kecelakaan kerja yang disebut terburuk ini digugat Rp 1,1 triliun

"Kami merasa ini tragedi kecelakaan kerja paling buruk dalam sejarah negara kita dan kami minta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan kontrak kerja PT Freeport, dan melarang penambangan PT Freeport di Indonesia," kata pengacara korban, Habiburokhman saat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jalan Gadjah Mada, Senin (20/5/2013).

Habiburokhman menjadi kuasa hukum korban Arief Puoyono dan Setya Wijayantara. Dalam gugatannya, PT Freeport telah lalai menjalankan kewajibannya memenuhi Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan kerja (K3) sehingga terjadi kecelakaan longsor terowongan pada Selasa (14/5) lalu.

"Pengabaian K3 adalah pelanggaran serius terhadap pasal 86 UU No 13/2003 tentang ketenagakerjaan dan pasal 5 PP No 50/2012 tentang sistem K3," ujar Habibburokhman.

Atas nama Federasi Serikat Pekerja BUMN, pemohon meminta PN Jakpus membatalkan kontrak karya PT Freeport, menghentikan penambangan di Indonesia, memberikan santunan masing-masing Rp 25 miliar untuk korban selamat dan Rp 50 miliar untuk korban meninggal sejumlah 11 orang. Total gugatan Rp 1,175 triliun. Jumlah ini belum ditambah dengan bertambahnya korban yang meninggal pagi ini sebanyak 3 orang.

"Kita lihat British Petroleum di Amerika dilarang beroperasi karena kecelakaan kerja di Teluk Meksiko. Hal yang sama juga kami minta di sini," ujar Habiburokhman.

Seperti yang diketahui, longsor terowongan di PT Freeport membuat 38 pekerja terperangkap dan sebagian besar telah dievakuasi. Korban tewas akibat kecelakaan ini telah mencapai 14 orang.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/asp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%