Senin, 20/05/2013 07:09 WIB

Rumah Luthfi Hasan Resmi Disegel KPK

Salmah Muslimah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyegel rumah mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Selain penyegelan, KPK juga memasang 4 plang penyitaan di rumah Luhtfi yang berada di kawasan Pasar Minggu dan Batu Ampar Condet.

Rumah pertama yang disegel KPK berada di Jalan H. Samali, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rumah ini disita KPK pada pekan lalu. Namun, plang penyitaan baru ditempel di dinding rumah pada pekan ini.

Sabtu (18/5) siang, rumah berpagar hitam setinggi 2 meter itu tampak sepi. Angka 27 terlihat menempel di dinding bercat cokelat, posisinya tepat bersebelah dengan plang penyitaan yang dipasang KPK. Beberapa pohon tinggi menjulang membuat rumah itu terlihat asri.

Namun sayang sang empunya rumah tidak ada. Hanya satpam rumah yang memberikan keterangan. "Semua anggota keluarga enggak ada di rumah. Sepi nggak ada orang," kata Satpam kepada detikcom dari balik pagar besi.

Menurutnya sudah lama rumah tersebut kosong. Sejak kasus Luthfi mucul keluarga sudah tidak tinggal disitu lagi. "Enggak tahu kemana erginya," jawabnya singkat.

Berbeda dengan rumah di Pasar Minggu yang hanya ada satu plang penyitaan. Di Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur, KPK memasang tiga plang sekaligus.

Pemasangan plang dilakukan pada Rabu (15/5) sore. Sebanyak tiga orang petugas KPK datang dengan satu mobil, setelah bertemu dengan penjaga rumah plang tersebut langsung dipasang.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%