detikcom
Minggu, 19/05/2013 23:06 WIB

SBY Terima World Statesman Award, JK: Hakikatnya untuk Bangsa

Ramdhan Muhaimin - detikNews
Makassar - Sejumlah pihak mengkritik penghargaan World Statesman Award yang akan diberikan kepada Presiden SBY. Sebab sejumlah persoalan HAM dan intoleransi masih terjadi di Indonesia.

Menurut Mantan Wapres RI Jusuf Kalla, penghargaan yang diberikan kepada Presiden SBY harus dilihat sebagai penghargaan untuk bangsa.

"Pemberi award tentu punya penilaian khusus yang harus kita hargai juga. Jangan melihatnya itu sebagai (penghargaan) untuk pribadi, tapi bangsa," ujar JK di sela-sela acara makan malam bersama delegasi Centrist Asia Pacific Democrats International (CAPDI) di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Sam Ratulangi, Makassar, Minggu (19/5/2013).

Menurut JK, peristiwa intoleransi bisa terjadi di mana saja. Tidak ada negara sempurna yang tidak terjadi intoleransi di dalamnya.

"Ya kita bandingkan, sebenarnya intoleransi di mana-mana tetap ada tapi kecil jika dibandingkan dengan kebersamaan. Jadi bergantung kepada penilaian yang memberi, bukan penilaian kita," tuturnya.

Bahwa masih ada kasus-kasus intoleransi di dalam negeri, menurut Chairman CAPDI ini, hal itu bukan sifat dasar bangsa Indonesia. Sebab dibandingkan dengan konflik-konflik yang terjadi, rekonsiliasi masih lebih banyak terjadi.

Presiden SBY mendapat penghargaan World Statesman Award oleh Appeal of Conscience Foundation (ACF) atas upaya perdamaian dan penanganan konflik sosial di Indonesia. Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan dunia internasional kepada SBY. Penghargaan itu rencananya akan diberikan akhir Mei ini.

Namun sejumlah kalangan, terutama dari pegiat HAM dan LSM, SBY tidak pantas menerima award tersebut karena masih banyaknya kasus HAM dan intolerasi di Indonesia.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(rmd/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%