detikcom
Minggu, 19/05/2013 23:06 WIB

SBY Terima World Statesman Award, JK: Hakikatnya untuk Bangsa

Ramdhan Muhaimin - detikNews
Makassar - Sejumlah pihak mengkritik penghargaan World Statesman Award yang akan diberikan kepada Presiden SBY. Sebab sejumlah persoalan HAM dan intoleransi masih terjadi di Indonesia.

Menurut Mantan Wapres RI Jusuf Kalla, penghargaan yang diberikan kepada Presiden SBY harus dilihat sebagai penghargaan untuk bangsa.

"Pemberi award tentu punya penilaian khusus yang harus kita hargai juga. Jangan melihatnya itu sebagai (penghargaan) untuk pribadi, tapi bangsa," ujar JK di sela-sela acara makan malam bersama delegasi Centrist Asia Pacific Democrats International (CAPDI) di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Sam Ratulangi, Makassar, Minggu (19/5/2013).

Menurut JK, peristiwa intoleransi bisa terjadi di mana saja. Tidak ada negara sempurna yang tidak terjadi intoleransi di dalamnya.

"Ya kita bandingkan, sebenarnya intoleransi di mana-mana tetap ada tapi kecil jika dibandingkan dengan kebersamaan. Jadi bergantung kepada penilaian yang memberi, bukan penilaian kita," tuturnya.

Bahwa masih ada kasus-kasus intoleransi di dalam negeri, menurut Chairman CAPDI ini, hal itu bukan sifat dasar bangsa Indonesia. Sebab dibandingkan dengan konflik-konflik yang terjadi, rekonsiliasi masih lebih banyak terjadi.

Presiden SBY mendapat penghargaan World Statesman Award oleh Appeal of Conscience Foundation (ACF) atas upaya perdamaian dan penanganan konflik sosial di Indonesia. Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan dunia internasional kepada SBY. Penghargaan itu rencananya akan diberikan akhir Mei ini.

Namun sejumlah kalangan, terutama dari pegiat HAM dan LSM, SBY tidak pantas menerima award tersebut karena masih banyaknya kasus HAM dan intolerasi di Indonesia.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rmd/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%