Minggu, 19/05/2013 23:06 WIB

SBY Terima World Statesman Award, JK: Hakikatnya untuk Bangsa

Ramdhan Muhaimin - detikNews
Makassar - Sejumlah pihak mengkritik penghargaan World Statesman Award yang akan diberikan kepada Presiden SBY. Sebab sejumlah persoalan HAM dan intoleransi masih terjadi di Indonesia.

Menurut Mantan Wapres RI Jusuf Kalla, penghargaan yang diberikan kepada Presiden SBY harus dilihat sebagai penghargaan untuk bangsa.

"Pemberi award tentu punya penilaian khusus yang harus kita hargai juga. Jangan melihatnya itu sebagai (penghargaan) untuk pribadi, tapi bangsa," ujar JK di sela-sela acara makan malam bersama delegasi Centrist Asia Pacific Democrats International (CAPDI) di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Sam Ratulangi, Makassar, Minggu (19/5/2013).

Menurut JK, peristiwa intoleransi bisa terjadi di mana saja. Tidak ada negara sempurna yang tidak terjadi intoleransi di dalamnya.

"Ya kita bandingkan, sebenarnya intoleransi di mana-mana tetap ada tapi kecil jika dibandingkan dengan kebersamaan. Jadi bergantung kepada penilaian yang memberi, bukan penilaian kita," tuturnya.

Bahwa masih ada kasus-kasus intoleransi di dalam negeri, menurut Chairman CAPDI ini, hal itu bukan sifat dasar bangsa Indonesia. Sebab dibandingkan dengan konflik-konflik yang terjadi, rekonsiliasi masih lebih banyak terjadi.

Presiden SBY mendapat penghargaan World Statesman Award oleh Appeal of Conscience Foundation (ACF) atas upaya perdamaian dan penanganan konflik sosial di Indonesia. Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan dunia internasional kepada SBY. Penghargaan itu rencananya akan diberikan akhir Mei ini.

Namun sejumlah kalangan, terutama dari pegiat HAM dan LSM, SBY tidak pantas menerima award tersebut karena masih banyaknya kasus HAM dan intolerasi di Indonesia.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(rmd/ahy)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%
MustRead close