Detik.com News
Detik.com
Minggu, 19/05/2013 23:06 WIB

SBY Terima World Statesman Award, JK: Hakikatnya untuk Bangsa

Ramdhan Muhaimin - detikNews
SBY Terima World Statesman Award, JK: Hakikatnya untuk Bangsa
Makassar - Sejumlah pihak mengkritik penghargaan World Statesman Award yang akan diberikan kepada Presiden SBY. Sebab sejumlah persoalan HAM dan intoleransi masih terjadi di Indonesia.

Menurut Mantan Wapres RI Jusuf Kalla, penghargaan yang diberikan kepada Presiden SBY harus dilihat sebagai penghargaan untuk bangsa.

"Pemberi award tentu punya penilaian khusus yang harus kita hargai juga. Jangan melihatnya itu sebagai (penghargaan) untuk pribadi, tapi bangsa," ujar JK di sela-sela acara makan malam bersama delegasi Centrist Asia Pacific Democrats International (CAPDI) di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Sam Ratulangi, Makassar, Minggu (19/5/2013).

Menurut JK, peristiwa intoleransi bisa terjadi di mana saja. Tidak ada negara sempurna yang tidak terjadi intoleransi di dalamnya.

"Ya kita bandingkan, sebenarnya intoleransi di mana-mana tetap ada tapi kecil jika dibandingkan dengan kebersamaan. Jadi bergantung kepada penilaian yang memberi, bukan penilaian kita," tuturnya.

Bahwa masih ada kasus-kasus intoleransi di dalam negeri, menurut Chairman CAPDI ini, hal itu bukan sifat dasar bangsa Indonesia. Sebab dibandingkan dengan konflik-konflik yang terjadi, rekonsiliasi masih lebih banyak terjadi.

Presiden SBY mendapat penghargaan World Statesman Award oleh Appeal of Conscience Foundation (ACF) atas upaya perdamaian dan penanganan konflik sosial di Indonesia. Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan dunia internasional kepada SBY. Penghargaan itu rencananya akan diberikan akhir Mei ini.

Namun sejumlah kalangan, terutama dari pegiat HAM dan LSM, SBY tidak pantas menerima award tersebut karena masih banyaknya kasus HAM dan intolerasi di Indonesia.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rmd/ahy)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%