Minggu, 19/05/2013 15:10 WIB

Hari ke-216 Jokowi

Ahok: Warga Pinggiran Waduk Pluit Belum Direlokasi, Belum Ada Rusun

Ikhwanul Habibi - detikNews
Ahok di acara jamuan makan siang di Balai Agung
Jakarta - Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sekali lagi berbicara mengenai polemik relokasi warga yang tinggal secara ilegal di sekitar Waduk Pluit. "Yang pasti, nggak ada ganti rugi. Kalau kita kasih ganti rugi, besok bisa-bisa ada orang yang buat rumah di Monas," tegas Ahok.

Hal itu ditegaskan Ahok di sela-sela jamuan makan siang dalam rangka memperingati Tragedi Mei 1998 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2013). Ahok ditanya mengenai kelanjutan relokasi warga di Waduk Pluit.

"Warga di penggiran waduk belum akan kita relokasi, karena kita belum punya rusun untuk mereka. Kalau rusun sudah ada baru mereka kita relokasi," jelas Ahok.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila mengungkapkan bahwa ada 200 KK warga bantaran Waduk Pluit yang akan direlokasi dan belum semua kebagian rusun.

"Yang melapor ke kami itu bukan Waduk Pluit, tapi Penjaringan. Dan Pak Jokowi hanya mendatangi warga di Waduk Pluit. Laporan dari warga Penjaringan, belum ada komunikasi apapun dengan pihak Pemprov. Dari 200 orang kepala keluarga yang akan direlokasi, baru 20 kepala keluarga yang baru mendapatkan rusun," ujar Siti Noor Laila di acara Komnas Perempuan, di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2013) ini.

Sebelumnya, Pemprov DKI menyatakan akan merelokasi warga di atas dan pinggiran Waduk Pluit ke rusun beserta isinya karena waduk penampung air yang mengalami penyempitan itu akan dinormalisasi.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi pernah mengemukakan bahwa warga akan direlokasi ke rusun plus isinya seperti TV, meja-kursi, tempat tidur hingga kompor.

Pemprov DKI yang diwakili Gubernur DKI Jokowi akhirnya bersedia datang ke Komnas HAM pada Jumat (17/5/2013) lalu. Komnas HAM menerima data dari Pemprov DKI dan bersedia menjadi mediator soal pengaduan warga Penjaringan, Jakarta Utara itu.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nwk/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%
MustRead close