Minggu, 19/05/2013 15:10 WIB

Hari ke-216 Jokowi

Ahok: Warga Pinggiran Waduk Pluit Belum Direlokasi, Belum Ada Rusun

Ikhwanul Habibi - detikNews
Ahok di acara jamuan makan siang di Balai Agung
Jakarta - Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sekali lagi berbicara mengenai polemik relokasi warga yang tinggal secara ilegal di sekitar Waduk Pluit. "Yang pasti, nggak ada ganti rugi. Kalau kita kasih ganti rugi, besok bisa-bisa ada orang yang buat rumah di Monas," tegas Ahok.

Hal itu ditegaskan Ahok di sela-sela jamuan makan siang dalam rangka memperingati Tragedi Mei 1998 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2013). Ahok ditanya mengenai kelanjutan relokasi warga di Waduk Pluit.

"Warga di penggiran waduk belum akan kita relokasi, karena kita belum punya rusun untuk mereka. Kalau rusun sudah ada baru mereka kita relokasi," jelas Ahok.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila mengungkapkan bahwa ada 200 KK warga bantaran Waduk Pluit yang akan direlokasi dan belum semua kebagian rusun.

"Yang melapor ke kami itu bukan Waduk Pluit, tapi Penjaringan. Dan Pak Jokowi hanya mendatangi warga di Waduk Pluit. Laporan dari warga Penjaringan, belum ada komunikasi apapun dengan pihak Pemprov. Dari 200 orang kepala keluarga yang akan direlokasi, baru 20 kepala keluarga yang baru mendapatkan rusun," ujar Siti Noor Laila di acara Komnas Perempuan, di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2013) ini.

Sebelumnya, Pemprov DKI menyatakan akan merelokasi warga di atas dan pinggiran Waduk Pluit ke rusun beserta isinya karena waduk penampung air yang mengalami penyempitan itu akan dinormalisasi.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi pernah mengemukakan bahwa warga akan direlokasi ke rusun plus isinya seperti TV, meja-kursi, tempat tidur hingga kompor.

Pemprov DKI yang diwakili Gubernur DKI Jokowi akhirnya bersedia datang ke Komnas HAM pada Jumat (17/5/2013) lalu. Komnas HAM menerima data dari Pemprov DKI dan bersedia menjadi mediator soal pengaduan warga Penjaringan, Jakarta Utara itu.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%