detikcom
Jumat, 17/05/2013 22:07 WIB

Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor, MA: Yang Telantarkan Anak-Istri Tak Lulus

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ridwan Mansyur (ari/detikcom)
Jakarta - Pendaftaran calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi sudah dibuka sejak 13 Mei 2013. Mahkamah Agung (MA) berjanji akan memilih hakim berintegritas.

"Jangankan calon yang terindikasi kasus hukum, orang yang menelantarkan anak dan istri saja nggak lulus," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur kepada wartawan sebelum meninggalkan Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013).

Ridwan berujar, seleksi hakim ad hoc tipikor akan sangat ketat. Panitia Seleksi MA akan membuka pintu lebar-lebar kepada masyarakat untuk melaporkan track record calon yang nanti diumumkan. Masyarakat, media, dan LSM dimintanya untuk mengawal proses ini.

"Boleh (melaporkan), tapi jangan fitnah ya. Nanti Pengadilan Tinggi (PT) setempat akan mengecek kebenarannya. Apakah dia benar hidupnya dari siang pulang malam, pulang pagi mabuk-mabukan. Nanti PT setempat akan memverifikasinya," tuturnya.

Berkaca dari seleksi sebelumnya, MA banyak menerima laporan rekam jejak calon yang menggugurkan pencalonan. Maka MA tidak menargetkan jumlah hakim yang akan diambil dari seleksi kali ini.

"Kayak kemarin kita minta yang ikut tes 400 lebih, tapi yang lulus cuma empat orang. Nanti tergantung hasil kelulusan saja (jumlahnya)," beber Ridwan.

Untuk jumlah pendaftar yang sudah masuk hingga sekarang, Ridwan mengaku tidak tahu. Ini karena pendaftaran diterima PT setempat.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dnu/asp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close