Detik.com News
Detik.com

Jumat, 17/05/2013 22:07 WIB

Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor, MA: Yang Telantarkan Anak-Istri Tak Lulus

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor, MA: Yang Telantarkan Anak-Istri Tak Lulus Ridwan Mansyur (ari/detikcom)
Jakarta - Pendaftaran calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi sudah dibuka sejak 13 Mei 2013. Mahkamah Agung (MA) berjanji akan memilih hakim berintegritas.

"Jangankan calon yang terindikasi kasus hukum, orang yang menelantarkan anak dan istri saja nggak lulus," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur kepada wartawan sebelum meninggalkan Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013).

Ridwan berujar, seleksi hakim ad hoc tipikor akan sangat ketat. Panitia Seleksi MA akan membuka pintu lebar-lebar kepada masyarakat untuk melaporkan track record calon yang nanti diumumkan. Masyarakat, media, dan LSM dimintanya untuk mengawal proses ini.

"Boleh (melaporkan), tapi jangan fitnah ya. Nanti Pengadilan Tinggi (PT) setempat akan mengecek kebenarannya. Apakah dia benar hidupnya dari siang pulang malam, pulang pagi mabuk-mabukan. Nanti PT setempat akan memverifikasinya," tuturnya.

Berkaca dari seleksi sebelumnya, MA banyak menerima laporan rekam jejak calon yang menggugurkan pencalonan. Maka MA tidak menargetkan jumlah hakim yang akan diambil dari seleksi kali ini.

"Kayak kemarin kita minta yang ikut tes 400 lebih, tapi yang lulus cuma empat orang. Nanti tergantung hasil kelulusan saja (jumlahnya)," beber Ridwan.

Untuk jumlah pendaftar yang sudah masuk hingga sekarang, Ridwan mengaku tidak tahu. Ini karena pendaftaran diterima PT setempat.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dnu/asp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%