Jumat, 17/05/2013 22:07 WIB

Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor, MA: Yang Telantarkan Anak-Istri Tak Lulus

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ridwan Mansyur (ari/detikcom)
Jakarta - Pendaftaran calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi sudah dibuka sejak 13 Mei 2013. Mahkamah Agung (MA) berjanji akan memilih hakim berintegritas.

"Jangankan calon yang terindikasi kasus hukum, orang yang menelantarkan anak dan istri saja nggak lulus," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur kepada wartawan sebelum meninggalkan Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013).

Ridwan berujar, seleksi hakim ad hoc tipikor akan sangat ketat. Panitia Seleksi MA akan membuka pintu lebar-lebar kepada masyarakat untuk melaporkan track record calon yang nanti diumumkan. Masyarakat, media, dan LSM dimintanya untuk mengawal proses ini.

"Boleh (melaporkan), tapi jangan fitnah ya. Nanti Pengadilan Tinggi (PT) setempat akan mengecek kebenarannya. Apakah dia benar hidupnya dari siang pulang malam, pulang pagi mabuk-mabukan. Nanti PT setempat akan memverifikasinya," tuturnya.

Berkaca dari seleksi sebelumnya, MA banyak menerima laporan rekam jejak calon yang menggugurkan pencalonan. Maka MA tidak menargetkan jumlah hakim yang akan diambil dari seleksi kali ini.

"Kayak kemarin kita minta yang ikut tes 400 lebih, tapi yang lulus cuma empat orang. Nanti tergantung hasil kelulusan saja (jumlahnya)," beber Ridwan.

Untuk jumlah pendaftar yang sudah masuk hingga sekarang, Ridwan mengaku tidak tahu. Ini karena pendaftaran diterima PT setempat.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(dnu/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%